by

Penyidikan Korupsi Irigasi Sariputih Dipertanyakan

Pengusutan kasus dugaan korupsi Irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Kobi, Maluku Tengah, yang ditangani penyidik Kejari Malteng, disinyalir mandek.

Praktisi hukum di Maluku, Fileo Pistos Noija, mempertanyakan hal tersebut. Sebab etelah dilakukan penetapan tersangka di kasus itu, progres selanjutnya tidak terlihat lagi.

Menurutnya, Kejari Malteng seharusnya sudah menyelesaikan penyidikan kasus ini. “Kita hanya minta Kejari jangan main-main dalam penyidikan kasus ini. Ini kan kasus menonjol. Mengapa Kejari mau lama-lama,” ungkap Noija, Kamis (29/4).

Kata Noija, sesuai informasi media, berkas perkara ini masih di audit BPKP Maluku. Hanya saja, berkas ini sudah diaudit sejak awal 2020 lalu. “Kok mengapa lama-lama begini. Sepertinya ada ketidak beresan dalam penyidikan kasus ini,” tegasnya.

Dia menegaskan, selaku praktisi hukum, setiap penyidikan kasus korupsi yang dilakukan jaksa maupun polisi, harus dikawal. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi di Maluku.

“Jadi pada intinya, kita pertanyakan sejauh mana, penanganan kasus ini oleh Kejari Malteng,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja, yang dikonfirmasi, tidak merespon panggilan Beritakota Ambon.

Sebelumnya diberitakan, penyidikan kasus dugaan korupsi irigasih di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tahun 2017 senilai Rp 2 miliar lebih ini dibilang hampir rampung.

Pasalnya, berkas perkara yang menyeret lima orang tersangka, masing-masing, Ahmad Litiloly selaku PPTK, pembantu PPTK Markus Tahya, Dirut CV Surya Mas Abadi Yonas Riuwpassa, peminjam perusahan atau kontraktor Benjamin Liando, dan Megy Samson selaku KPA, sudah dilakukan tahap I.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja, berkas perkara lima tersangka sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan Tahap I ke JPU untuk diteliti. Namun masih kurang satu alat bukti, yakni, hasil audit nilai kerugian keungan negara dari BPKP Perwakilan Maluku dan Malut.

”Hasil audit saja yang menjadi alat bukti yang kita tunggu. Makanya saya bilang masih kurang satu alat bukti,” ungkap Asmin, ketika ditemui di halaman kantor Pengadilan Negeri Ambon, 9 Oktober 2020 lalu.

Mantan Kasi Pidsus Kejari SBT ini melanjutkan, dalam penyidikan yang dikantongi, proyek pekerjaan Irigasih Sariputih, fisiknya memang ada di lapangan, namun pekerjaan itu dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak. Sesuai hasil temuan dari ahli, ada campuran bahan untuk pengecoran tidak sesuai. Misalnya, semen dan pasir terlalu mudah.

Dari anggaran Rp 2 miliar itu, ada anggaran sekitar Rp 800 juta lebih yang disalahgunakan, sesuai hitungan ahli dilapangan.

Dia mengaku, ke lima tersangka ini diancam melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.(SAD).

Comment