by

Penyidikan Korupsi SMA 2 Serut Segera Rampung

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, akan segera rampung.

Kepastian tersebut disampaikan Kacabjari Malteng di Wahai, Berti Tanate, menyusul akan diserahkannya hasil audit kasus tersebut oleh BPKP Maluku kepada tim penyidik Cabang Kejari Malteng di Wahai, dalam waktu dekat.

“Pastinya sesuai jadwal, auditor bilang selesai libur Hari Raya Idul Fitri, mereka akan serahkan hasil audit ke kita, penyidik,” Tanate, Minggu (16/5).

Sehingga jaksa dengan satu bunga melati itu memastikan, pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut akan segera rampung.

“Kasus ini pasti diselesaikan dalam tahap penyidikan dalam waktu dekat. Sebab, koordinasi auditor, hasil auditnya sudah mulai rampung. Mereka akan serahkan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Jika hasil audit sudah diterima, katanya, maka penetapan tersangka sudah bisa digelar. “Tapi sekali lagi, ini harus kita pegang hasil auditnya dulu, baru kita gelar perkara penetapan tersangka,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, tim penyidik Cabang Kejari Malteng di Wahai, resmi menaikan status kasus dugaan korupsi Pembangunan USB SMA Negeri 2 Serut ke tahap penyidikan, setelah dilakukan ekspos perkara di Kantor Kajari Malteng, 30 Maret 2020 lalu.

Kacabjari Wahai, Berti Tenate, mengatakan, pihaknya memiliki cukup bukti yang kuat untuk menaikkan status kasus itu ke tahap penyidikan. “Jadi kita ekspos perkara dugaan penyimpangan dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi. Dalam ekspos ini, kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, karena bukti-bukti korupsi cukup kuat,” beber Tanate, 1 April 2020 lalu.

Meski begitu, katanya, belum ada penetapan tersangka pada kasus dengan nilai anggaran Rp 2,6 miliar pada tahun anggaran 2017 yang bersumber dari DAK itu.

Untuk diketahui, sejak proses awal pencairan dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Kobi tersebut, sudah dimulai dengan penyalahgunaan wewenang oleh kepala sekolah.

“Jadi kegiatan ini dikelola panitia, uangnya dikelola bendahara. Ternyata, uang itu disimpan kepala sekolah, dibelanjakan dan pertanggungjawaban pun dilakukan oleh yang bersangkutan,” beber Tanate.

Disebutkan, karena proyek itu bersifat swakelola, maka jika ada uang kelebihan dari realisasi proyek itu harus dikembalikan ke kas negara. Namun itu tidak dilakukan.

Tak hanya itu, terang Tanate, jaksa juga menemukan sejumlah item pembangunan USB yang diduga fiktif.
“Karena dana itu swakelola, sehingga uang itu harus habis pakai. Jika ada uang sisa, itu harus dikembalikan atau tambah volume untuk item pekerjaaan. Dan itu tidak dilakukan,” katanya.

Dalam RAB, terdapat pembangunan tiga ruang kelas baru, kantor, perpustakaan, laboratorium dan gudang serta WC, termasuk mobiler. Jadi dalam pemeriksaan itu, ada volume yang memang spesifikasi teknisnya tidak sesuai.

Hasil penghitungan sementara penyidik, kerugian negara yang dilakukan dalam proyek itu mencapai Rp 895 juta.(SAD).

Comment