by

Peran Saniri Tak Diintervensi Pemkot

Ambon, BKA- Beberapa desa/negeri adat di kota Ambon, hingga kini belum memiliki kepala desa atau raja definitif. Dengan peran yang dimiliki Saniri, diharapkan dapat memutuskan siapa yang layak menjadi pemimpin di negeri sesuai ketentuan adat-istiadat di negeri tersebut.

“Agar memiliki pemerintahan yang definitif, ditentukan dari kerja keras, keberanian dan kemampuan Saniri Negeri untuk memutuskan Matarumah Parentah yang berhak menjadi raja,” tandas Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Steven Dominggus, kepada wartawan Selasa (23/2).

Dijelaskan, tugas Saniri adalah mengumpulkan aspirasi masyarakat negeri, menyusun draft dan menetapkan peraturan negeri, sampai memutuskan siapa yang berhak menjadi raja dari Matarumah Parentah. Hal-hal ini tidak dapat diintervensi oleh para penjabat kepala pemerintahan yang saat ini ditugaskan untuk memimpin di negeri adat.

“Para penjabat kepala pemerintahan tidak dapat mengintervensi proses dari saniri. Karena tugasnya hanya sebatas memfasilitasi, memediasi, dan mendorong apa yang dikerjakan oleh Saniri,” jelasnya.

Diakui Dominggus, suksesi kepemimpinan pada negeri adat terkadang menghadapi masalah yang membutuhkan proses pembahasan dan musyawarah. Bahkan ada yang berakhir di ranah hukum, seperti yang terjadi di beberapa negeri adat di Kota Ambon. Dimana ada warga yang menggugat keputusan saniri sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Wajar saja, karena kaidah penyelenggaran pemerintahan menganut asas keterbukaan, transparansi, keadilan dan menjunjung tinggi kepentingan umum. Sehingga terbuka peluang bagi siapa saja tidak terakomodir, yang ada di negeri dan memiliki pembuktian sendiri untuk dapat menggugat keputusan atau produk hukum tata negara dari Saniri Negeri,” terang dia.

Jika terjadi demikian, lanjut Dominggus, Pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini tidak memiliki kepentingan untuk melakukan intervensi. Tetapi menunggu kepastian hukum lewat keputusan hukum yang tetap (inkracht).

“Pemkot tidak ada kepentingan apa-apa untuk intervensi siapa menang ataupun kalah. Tetapi kita menunggu kepastian hukum. Sejauh ini kami tetap melakukan pengawasan, dan pendampingan bagi negeri-negeri adat yang belum memiliki pemimpin definitif,” tuturnya.

Dipaparkan, hingga kini negeri yang belum memilki pemimpin definitif, yakni di Kecamatan Leitimur Selatan ada negeri Naku, Ema, Hatalai. Sementara Kecamatan Nusaniwe, ada desa Urimesing, Latuhalat, Amahusu, Seilale.

Sementara Sirimau, ada desa Batu Merah dan Hative Kecil. Kemudian kecamatan Baguala, ada Passo dan Halong. Sedangkan untuk Kecamatan Teluk Ambon ada desa Tawiri, Rumah Tiga, dan Hative Besar.

“Khusus untuk Negeri Hative Kecil di tahun ini 2021, akan dilakukan pemilihan raja serentak bersama delapan desa yang belum memiliki kepala desa definitif. Yakni Desa Wayame, Poka, Hunuth, Nania, Waiheru, Latta, dan desa Galala,” tutupnya. (IAN)

Comment