by

Perangkat Desa Haria Dinilai Lemah

Ambon, BKA- Perangkat Desa pada Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dinilai lemah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat setempat.

Pasalnya, banyak permasalahan pada negeri tersebut yang tidak mampu diselesaikan Perangkat Desa Haria. Yang mana disebabkan karena persoalan tata kelola administrasi negeri, yakni adanya jual beli register negeri serta minimnya peran perangkat desa.

Salah satunya pada permasalahan tanah yang terjadi pada Dusun Tihiuilallo 1, yang diklaim oleh keluarga Pelamonia, keluarga Kainama, keluarga Hattu Kapel dan keluarga Manuhuttu.

Ahli Waris Hattu Bongkar, Eddy Hattu kepada koran ini mengaku, berdasarkan fakta melalui bukti kepemilikan tanah tersebut, secara sah milik keluarga Hattu Bongkar berdasarkan register terbitan tahun 1823 dan 1883. Artinya yang dimaksud dengan sah atas lahan tersebut, harus memiliki 2 register yaitu 1823 dan 1883.

Menurutnya, lemahnya fungsi Perangkat Desa Haria, disesalkan keluarga Hattu Bongkar. Sebab, penyelesaian di tingkat desa berjalan tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Dimana dimulai dari pertemuan pertama pada 23 Oktober 2020 lalu.

Yakni dalam pertemuan itu, seharusnya pihak desa dalam hal ini Penjabat Negeri Haria Ny. M. W.P.H Manuhuttu mampu menyelesaikan pembuktian secara administrasi (hak kepemilikan), sebelum mengambil sikap untuk melakukan peninjauan lokasi/komisi.

Hal tersebut dilakukan untuk menganulir pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam peninjauan lokasi/komisi dengan dasar register induk desa.

“Pada saat pelaksanaan komisi di lokasi sengketa, ditemukan saksi batas yang tidak sesuai dengan pihak yang mengklaim. Bahkan terjadi tumpang tindih di lokasi tersebut (overlapping),” beber Eddy, kepada koran ini, Senin (2/11).

Disebutkan, pada fakta rapat penyelesaian komisi yang digelar pada Jumat tanggal 30 Oktober pekan lalu, sudah secara gamblang terungkap hak milik Hattu Bongkar yang sebenarnya. Dimana keluarga Pelamonia dan Kainama tidak bisa menunjukan batas-batas hak miliknya.

“Karena dalam buku induk register negeri Haria, untuk arah mata angin tidak ada tercantum di dalam kolom keterangan register desa. Artinya tidak mempunyai batas yang jelas,” sebutnya.

Eddy menuturkan, pada awal pertemuan komisi, pimpinan komisi dalam hal ini Sekretaris Desa Haria, Leo Manuhuttu menyatakan, bahwa untuk menyikapi semua perbedaan yang terjadi, semua harus tunduk dan patuh pada apa yang tertulis dalam register induk desa.

Namun faktanya, pada saat membuka/memperlihatkan register induk desa, pihak keluarga Pelamonia dan keluarga Kainama tidak memiliki batas-batas yang jelas alias kosong.

Dengan demikian, Sekretaris Desa bisa mengambil kesimpulan serta memutuskan pemilik sah atas lahan tersebut. Hanya saja, pihak-pihak yang mengklaim tidak tunduk pada kesepakatan bersama di awal, tapi mengklaim ketitik fokus lokasi lain yang didukung Sekdes Leo Manuhuttu.

“Sehingga, kesimpulan pada pertemuan komisi tersebut tidak ada, malah dialihkan ke tingkat kecamatan. Hal ini menambah ketidakpercayaan masyarakat negeri Haria terhadap Sekretaris Desa, Leo Manuhuttu. Yang mana selama ini penyelesaian masalah oleh pihak desa tidak pernah tuntas. Bahkan berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat Haria,” pungkas Eddy. (UPE)

Comment