by

Perbuatan Raja Porto Masuk Tanggungjawab Jabatan

Ambon, BKA- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Raja Porto Marten Namlohy yang dijerat dalam kasus dugaan tipikor ADD dan DD Tahun 2015-2017 di Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Ambon.

Sidang yang digelar, Senin (18/1) itu, penasehat hukum terdakwa masing-masing Rony Samloy,Jen Lopulalan dkk, menghadirkan saksi ahli meringankan dari dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unpatti, Dr.Jemmy Jefry Pietersz.
Menurut Rony Samloy, apa yang disampaikan ahli dalam persidangan sangat membuat klien dan tim hukumnya puas. Karena jika disimpulkan dari fakta-fakta sidang dan pernyataan ahli,tindakan yang dilakukan terdakwa itu masih dalam lingkup tanggungjawab jabatan, bukan tanggungjawab pribadi.

Kemudian, soal dugaan Mark-Up,hal itu bukan perbuatan melawan hukum karena apa yang dilakukan terdakwa mengacu pada Permendagri dan Keputusan Bupati Malteng tahun 2015-2017tentang pengelolaan satuan harga barang dan jasa yang berlaku di Kabupaten Malteng.

“Jadi normatifnya klien kami ini melakukan hal ini karena mengikuti aturan permendagri dan keputusan Bupati soal satuan harga barang itu,” jelas Samloy usai persidangan, Senin kemarin.

Kata dia, dalam hukum, sesuai pemaparan ahli, maka yang terdakwa lakukan dalam jabatan itu berarti pertanggungjawaban dari sisi hukum administrasi, kecuali terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara pribadi.

“Yang berikut terkait masalah ikut serta. Yang dijelaskan ahli bahwa, sumber-sumber kewenangan itu ada tiga, Atribusi, Delegasi dan Mandat.Artinya pak Raja atau terdakwa sudah memberikan delegasi penuh sesuai peraturan negeri kepada tim teknis pengelolaan keuangan desa yang dikoodinir oleh Sekertaris Desa, Bendahara , dan seksi-seksi lain. Maka, jika terjadi perbuatan melawan hukum, yang bertangungjawab itu adalah sekertaris, bedahara dan seksi-seksi lain, bukan ada pada terdakwa,” tutup Samloy singkat.

Untuk kasus ini, JPU Kecabjari Saparua, Ardy, mendakwa terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) KUHP.(SAD)

Comment