by

Perjuangan PI 10 Persen Hampir Fainal

Ambon, BKA- Perjuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar bersama DPRD, beberapa OPD dan Ormas, untuk mendapatkan sebagian hak pengelolaan PI 10 persen yang dijatahkan bagi Provinsi Maluku dari hasil keuntungan Blok Masela, hampir final.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, melalui keterangan pers, Senin (5/4), sebagai tindak lanjut perjuangan bersama itu di Jakarta.

Dia mengungkapkan, awal perjuangan untuk mendapatkan hak tersebut dilakukannya bersama 25 Anggota DPRD dan beberapa OPD serta Ormas, pada Maret lalu, dengan menghadiri hearing bersama DPRD Provinsi Maluku.

Namun hearing tersebut tidak mendapat jawaban yang pasti. Mengambang. Maka perjuangan itu ke Pemerintah Pusat.

Perjuangan itu telah dibekali dengan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KKT, PT. Tanimbar Energy, yang telah dibentuk sejak 2012 lalu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2012.

Dari hasil perjuangan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, bersama DPRD, OPD dan Ormas, akhirnya Pemerintah Pusat mengambil alih pembagian Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela. Sehingga dipastikan, PT. Tanimbar Energi akan mengelola sebagian PI 10 persen itu.

Soal berapa persen porsi yang nanti dikelola, katanya, tergantung hasil kajian Kementrian ESDM, yang akan diumumkan secepatnya.

“Pasti porsi yang akan diterima dan dikelola oleh BUMD PT. Tanimbar Energi dari PI 10 persen itu. Karena saat ini sementara dikaji. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama, akan diumumkan berapa persen yang akan diterima,” ujar Fatlolon.

Selain PT. Tanimbar Energy, terangnya, pengelolaan PI 10 persen juga akan dikelola oleh PT Maluku Energi Abadi, sesuai penunjukkan yang dilakukan Gubernur Maluku, Murad Ismail, berdasarkan surat Keputusan Mentri ESDM nomor 37 tahun 2016.

“Kita menanti putusan Mentri ESDM, berapa yang nanti PT. Tanimbar Energi kelola, mengingat putusan belum diambil. Sehingga provinsi kebagian, KKT kebagian. Maka kita sama-sama mengelola porsi kita masing-masing,” tegas Fatlolon.

Fatlolon mengungkapkan, sesuai hasil rapat koordinasi antara Pemkab Kepulauan Tanimbar, DPRD Kepulauan Tanimbar, Menko Keminves, yang dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi (Keminves), Luhut Binsar Panjaitan, yang dilaksanakan dua kali dengan Kementrian ESDM, Kepala SKK Migas, Pemerintah Provinsi Maluku, serta beberapa Deputi Menko Keminves maupun Kementrian ESDM, diputuskan untuk pengelolaan dan pembagian PI 10 persen kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditangani langsung atau dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kabupaten Kepulaun Tanimbar sebagai daerah terdampak, dipastikan akan menerima bagian dari porsi PI 10 persen. Sedangkan terkait usulan agar Kepulauan Tanimbar ditetapkan sebagai daerah penghasil, dalam waktu dekat juga akan diumumkan oleh Kementrian ESDM.

“Menyikapi usulan kami, Pak Menteri ESDM langsung membentuk tim teknis untuk mengkaji dari aspek ketentuan. Itu akan disampaikan secara resmi kepada Pemda Kepulauan Tanimbar, dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutup Fatlolon.(BTA/Humas)

Comment