by

Perkuat Aset, Pertamina Gandeng Kejaksaan

Ambon, BKA- Kegiatan penyaluran energi yang diusung Pertamina bagi masyarakat, tak lepas dari aspek hukum. Termasuk persoalan aset migas, yang merupakan objek vital nasional. Gangguan terhadap operasional penyaluran energi pun berdampak pada layanan ketersediaan energi bagi masyarakat.

Untuk itu, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII menjalin kerja sama sinergi pendampingan hukum dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Ganeral Manager Marketing Operasional Region (MOR) VIII PT Pertamina Maluku-Papua, Herra I. Wirawan menyampaikan, Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), ini menjadi langkah positif dalam proses pengamanan pendistribusian energi bagi masyarakat oleh Pertamina sebagai objek vital nasional.

“Melalui kerjasama ini, operasional bisnis Pertamina diharapkan dapat berjalan kondusif, terjaga dan terlindungi dari aspek hukum. Seperti dukungan pertimbangan hukum baik litigasi maupun non-litigasi, pemberian bantuan hukum, tindakan hukum di bidang hukum Perdata dan TUN, Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan, serta bentuk kerjasama lain yang disepakati nantinya,” ungkap Herra kepada wartawan di Ambon, Selasa (29/9).

Dijelaskan, ada 21 lokasi pengoperasian terminal dermaga di wilayah Maluku-Papua. Sehingga, beberapa kali ada klaim dari masyarakat khususnya soal tanah dimana Pertamina beroperasi.

“Disitulah kami butuhkan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan ini sudah merupakan ketentuan pemerintah sudah seperti ini. Dalam menangani masalah-masalah yang kaitannya dengan mitikasi dan tata usaha negara. Kerjasama ini dilakukan mulai dari pusat hingga ke daerah. Dari sisi legalitas aset sudah sebagian besar legal, artinya ada sertifikatnya. Tapi tuntutan masyarakat bisa saja ada terutama masalah adat (tanah adat). Sudah berapa kali mendapat gugatan dan pemalangan itu yang sangat menganggu operasi kami,” sebutnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zega menyebutkan, kerjasama yang dilakukan Pertamina bersama Kejaksaan Tinggi Maluku, merupakan program perpanjangan dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Diakuinya, sebagai lembaga negara yang diberikan undang-undang kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, berkewajiban untuk membantu dan menegakan kewibawaan negara di bidang tata usaja negara khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Salah satunya Pertamina dengan memberikan supporting dalam perdata tata usaha negara, baik bantuan hukum maupun tindak hukum lainnya.

“Terutama karena Pertamina di bidang usaha yang punya aset begitu banyak. Kita dipercayakan untuk bagaimana aset ini secara legal bisa dikuasai Pertamina dan bisa terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Harapannya Pertamina bisa bekerja untuk bagaimana bisa seluruh aset ini bisa dikuasai secara legal, usaha Pertamina bisa berkembang dan berkontribusi oleh negara,” harap Rorogo. (KJH)

Comment