by

Perkuat Bukti Korupsi ADD Haria, 7 Saksi Digarap Jaksa

Ambon, BKA- Penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Ambon di Saparua, tidak ingin buru-buru dalam melakukan ekspos penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haria, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah (Malteng).

Selain satu alasan belum adanya dikeluarkan hasil audit dari Ahli Poltek Negeri Ambon, penyidik pun terus memperkuat bukti-bukti dengan memeriksa saksi terkait.
Kacabjari Saparua, Ardy mengatakan, tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi. Mereka merupakan pekerja proyek fisik yang dananya bersumber dari ADD dan DD Haria tahun 2018.

“Tujuh saksi yang diperiksa itu, pekerja rumah layak huni dan jamban, ” ungkap Ardy melalui selulernya, Jumat (23/4).
Kata dia,untuk saat ini penyidik tidak mau terburu-buru dalam penyidikan kasus ini.
“Tidak mau buru-buru, yang penting agendanya tetap berjalan,” katanya.
Dia mengaku, perkara dugaan korupsi dengan indikasi kerugian Rp.2 miliar lebih ini, saat ini penyidik masih menunggu hasil perhitungan investigasi dari ahli Poltek.
“Kita saat ini masih meninggu hasil audit. Kalau sudah terima, akan kita ekspos,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kecabjari Ambon di Saparua, setelah melakukan penyelidikan awal, penyidik akhirnya menaikan status kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 senilai Rp.2 miliar lebih, di Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Jadi setelah kita puldata dan pulbaket, datanya kuat kalau ada indikasi korupsi, makanya kita naikan statusnya ke penyidikan,” ungkap Kacabjari Saparua, Ardy, ketika dihubungi melalui selulernya, Rabu (20/1).

Dia mengaku, untuk pemeriksaan awal terhadap perkara yang diduga merugikan uang negara mencapai Rp.2 miliar lebih ini, tim kejaksaan Cabang Saparua telah memeriksa sejumlah saksi terkait, termasuk Raja Haria dan sejumlah staf negeri.

“Puluhan saksi kita periksa dalam perkara ini, dan jelas, ketika didalami, ada indikasi korupsi yang dilakukan dalam perkara ini,” jelasnya.
Data yang diperoleh dari pengumpulan data, ADD dan DD ini terjadi penyalahgunaan berkisar miliaran dari jumlah anggaran yang di kucurkan Pemerintah Tahun 2018 sebesar Rp.2 miliar lebih.

“Jadi kita sudah periksa beberapa pihak terkait, ini kan masih penyelidikan awal jadi kita belum bisa buka-bukaan,” ungkap Kacabjari Saparua Ardy di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (23/9/2020) lalu.
Kata dia, pengusutan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat setempat, dari laporan itu, ada sejumlah laporan pertanggungjawaban item-item pembangunan dalam desa dilakukan mark up.
Misalnya saja,pekerjaan lapangan Voly, pekerjaan jalan di lingkungan, pembangunan PAUD,Jambanisasi, Rumah layak Huni, dan pemberdayaan.

“Semua item-item pekerjaan itu diduga di Mark-up,” jelasnya.
Terpisah, menurut sumber jaksa, kasus ini diduga orang paling mengetahui langsung itu, Raja, Sekertaris dan Bendahara Negeri Haria.

Namun untuk memastikan itu, harus dilakukan serangkaian penyelidikan, hal ini penting untuk mengetahui titik terang dari pengusutan kasus ini.
“Raja Negeri Haria Jacob Maikel Manuhutu, Sekertaris Leo Manuhutu dan Bendahara Yosep Souhoka diduga orang yang lebih mengetahui terkait anggaran ADD dan DD ini, karena ketiganya mengelola uang miliaran ini,” pungkas sumber itu.(SAD)

Comment