by

Permendikbud Baru Sulit Di Terapkan

Ambon, BKA- Kepala SD Negeri 61 Ambon, J. Haumahu, mengungkapkan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sulit diterapkan.

Sebab dalam Permendikbud tersebut, jelas memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah (Kepsek) untuk mengelola dana BOS, sesuai dengan kebutuhan, selama pandemi Covid-19. Dalam hal ini, membantu para guru dan siswa, lewat pemberian bantuan pulsa sebagai upaya untuk memudahkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan.

“Ini yang bisa menimbulkan masalah, kalau kita tidak pahami aturan ini dengan teliti. Kalau berikan bantuan, pasti uang tidak cukup. Mau berikan pakai persyaratan pun, pasti masalah lagi, karena pasti ada kecemburuan diantara siswa. Sehingga memang sangat sulit untuk kita jalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebab ini bertentangan dengan apa yang kita alami di lapangan,” ungkap Haumahu, Selasa (12/5).

Belum lagi, kata dia, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), tidak memuat rincian pembelian pulsa kepada guru dan siswa. Yang di anggarkan, hanya pengadaan fasilitas internet, berupa WiFI dilingkungan sekolah.

“Itu berarti, bantuan pulsa ini kan di luar RKAS. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian, sebagaimana yang diatur dalam permendikbud tersebut. Tapi lagi-lagi, ini soal prioritas kebutuhan. Karena itu, kita tidak berikan bantuan. Takutnya, dana BOS terpakai habis hanya untuk beli pulsa saja,” tuturnya.

Padahal, selain pembelian pulsa, ada berbagai kebutuhan sekolah yang mesti dipenuhi selama penyebaran Covid-19 ini. Sehingga anggaran tidak bisa hanya difokuskan untuk pembelian pulsa saja.

‘’Karena itu, nanti kita berikan kepada guru saja. Untuk membantu dalam proses koordinasi dan komunikasi dengan orangtua dan siswa. Selanjutnya, kita pakai untuk bayar hutang, dan beli kebutuhan sekolah yang lain lagi. Jadi sebenarnya sulit, kalau dipaksakan untuk sekolah turuti apa yang tertuang dalam permendikbud tersebut,” tandasnya. (LAM)

Comment