by

Permohonan Praperadilan Fery Tanaya Ditolak

Ambon, BKA- Upaya Fery Tanaya untuk lepas dari status tersangka melalui langkah praperadilan, akhirnya kandas.
Majelis hakim tunggal di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Andi Adha, yang memimpin jalannya sidang pradilan tersebut menolak seluruh permohonan Fery Tanaya, Senin (1/3).

Di dalam amar putusan majelis hakim, pertama, menolak permohonan Fery Tanaya sebagai pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon yang jumlahnya nihil.

“Mengadili, perkara praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Amb. Tanggal 9 Februari 2021, yaitu, menolak seluruh permohonan yang diajukan Fery Tanaya berserta kuasa hukumnya, diantaranya, Herman Koedoeboen, Firel Sahetapy, Henry S. Lusikooy,” ungkap Andi Adha, dalam amar putusannya, yang dihadiri pihak termohon dari Kejati Maluku, Y.E Oceng Almahdaly, Achmad Attamimi Cs. Sedangkan pihak pemohon dari Fery Tanaya dihadiri kuasa hukumnya, Herman Koedoeboen, Firel Sahetapy, Henry S. Lusikooy.

Majelis hakim perpendapat, selama ini, penyidikan Fery Tanaya sebagai tersangka yang dilakukan termohon Kejati Maluku, sama sekali tidak adanya ditemukan kesalahan prosedur yang ditemukan majelis hakim dalam persidangan pra peradilan tersebut.

Selain itu, penetapan pemohon Fery Tanaya sebagai tersangka, Pengadilan berpendapat, bahwa sudah memperoleh dua alat bukti yang cukup.
“Sebagaimana termuat dalam bukti T8-T20. Yang mana, termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi sebagaimana disebutkan dalam UU yang berlaku,” tandas hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menolak permohonan praperadilan Fery Tanaya melalui tim kuasa hukumnya, karena mempertimbangkan beberapa keterangan-keterangan ahli dalam persidangan.

Pada sidang tersebut, pemohon menghadirkan saksi ahli Prof Dr. Said Karim S.H, yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasannudin, Makassar. Termohon dari Kejati Maluku juga menghadirkan dua pakar hukum, yaitu, Dr. Remon Supusepa yang merupakan dosen Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Ambon, dan Dr. Fahri Bachmid yang merupakan dosen tetap Hukum Tata Negara, Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli Konstitusi Fakultas Hukum UMI, Makassar.

Menurut Sapulette, dari jalannya persidangan praperadilan, kedua pakar hukum yang diajukan Kejati Maluku Dr. Remon Supusepa dan Dr. Fahri Bachmid, berhasil mematahkan semua dalil dan pendapat Ahli Pemohon, Prof. Dr. Said Karim.

“Beberapa point penting yang dapat dicatat terkait dengan permohonan yang sering dan banyak diajukan oleh tersangka melalui mekanisme praperadilan, yaitu, dalam perkara praperadilan tidak dikenal asas ne bis in idem, berdasarkan Pertimbangan Putusan MK dalam Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 42/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan dari Pemohon Anthony Chandra Kartawiria dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016. Karena dalam praperadilan hanya memeriksa tentang manajemen administrasi penanganan perkara, tidak memeriksa pokok perkara,” jelas Juru Bicara Kajati Maluku ini.

Selain itu, lanjut Sapulette, soal penyampaian SPDP sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor: 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang mewajibkan penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Hal itu hanya diperuntukan bagi perkara klacht delict, tidak diperuntukkan bagi tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime.

“Secara filosofis Putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 tidak dimaksudkan untuk memberikan SPDP kepada tersangka dugaan tipikor, dengan berbagai konsekwensi teknis maupun yuridis, hal tersebut dapat dicermati dengan melakukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan norma /pasal yang diuji. Penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. Esensi diberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya, yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang terlapor tetap dapat menggunakan hak-haknya tersebut, meskipun tanpa adanya pemberitahuan SPDP. Dan juga, Putusan Praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan seseorang menjadi tersangka sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sepanjang penyidik yakin dan memiliki dua alat bukti sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2016 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU- XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang hakekatnya merumuskan bahwa, meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya,” pungkas Sapulette.

Sementara itu, ketua tim hukum pemohon, Herman Koedoeboen, mengatakan, pada prinsipnya pihak pemohon tetap menghormati putusan majelis hakim. Dan tentunya mereka berpandangan, bahwa asas ne bis in idem atau terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya.

Hal ini menurut pandangan majelis hakim tidak bisa berlaku, maka bagi tim hukum pemohon kurang tepat untuk hal tersebut. Apalagi, kata Herman, pada pasal 76 ayat (1), disitu tidak mengatur tentang putusan bebas ataupun lepas, tapi diatur dalam pasal 76 ayat (2). Disitu merupakan pengecualian apabila diputus oleh hakim lain atau hakim di luar hukum Indonesia. Dan kalau di putus oleh hakim di luar Indonesia baru bisa berlaku putusan lepas atau putusan bersyarat.

“Yang kedua, soal rehabilitasi, dikatakan rehabilitasi tidak masuk dalam ruang lingkup praperadilan, ini saya jadi bingung. Karena saya berbeda pandangan. Karena pasal 77 itu kan berkaitan dengan rehabilitasi masuk dalam ruang lingkup praperadilan. Tapi hakim sebutkan apabila hal itu dalam menyidangkan pokok perkara. Ini bagaimana dibilang rehabilitasi tidak masuk dalam ruang lingkup praperadilan? Ini yang saya berbeda pandangan,” jelas mantan Calon Gubernur Maluku itu.

Berikutnya, lanjut dia, soal surat perintah penyidikan yang dikeluarkan pada 27 Januari 2021, serta penetapan juga di 27 Januari. Pertanyaannya adalah, alat bukti apa yang diperoleh pada hari itu, sehingga Kejati menetapkan Fery Tanaya sebagai tersangka. Karena mendapatkan alat bukti itu saja harus melalui berbagai cara.

Lanjutnya, pemeriksaan saksi saja harus tiga kali. Lalu bagaimana Kejati memperoleh alat bukti. Dan majelis hakim berpendapat bahwa alasan pihak pemohon melalui kuasa hukum pemohon tidak berdasarkan hukum.
“Jadi sekali lagi, kami tim hukum berpendapat lain. Tapi itulah putusan praperadilan, jadi kita tetap hormati. Karena ini pertimbangan hakim,” pungkasnya. (SAD)

Comment