by

Pernikahan Dini Bisa Jadi Penyebab Utama Stunting

Ambon, BKA- Maluku merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi, yaitu, 30,38 persen di tahun 2019. Hanya turun 4 persen dibanding tahun 2018, yakni, 34,2 persen.

Untuk data tahun 2020, angka stunting menurun menjadi 15,8 persen. Namun data tersebut ungkap Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, belum dapat mereka gunakan sebagai bahan evaluasi, karena hanya 34 persen Puskesmas dengan berbagai keterbatasannya dapat melakukan input data di aplikasi karena situasi pandemi.

Namun terang Widya, salah satu penyebab tingginya angka stunting di Maluku karena banyaknya pernikahan dini. Disamping penyebab lain, yakni, kemiskinan.

Widya mengungkapkan, saat berkunjung ke desa-desa Lokus Stunting di Maluku, dia banyak melihat anak-anak yang dibiasakan dengan makanan dan minuman instan.

“Digendong oleh ibu-ibu muda yang semestinya mereka saat ini sedang duduk di bangku SMA. Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab stunting di Maluku, di samping kemiskinan,” ungkap Widya, saat mengikuti Webinar Nasional Dharma Wanita Persatuan BKKBN,
dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-92 dan Ulang Tahun DWP ke-21 tahun 2020 secara virtual dari Ambon, Senin (28/12).

Dalam Webinar dengan tema “Cegah Stunting Untuk Generasi Berkualitas” itu, Widya mengungkapkan keprihatinannya terhadap Maluku yang demikian kaya potensi alam, tetapi masih ada anak-anak tumbuh menjadi stunting. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Hal ini yang menjadi tantangan, mengapa angka stunting di Maluku tinggi. Selain kondisi geografis, kemiskinan dan perilaku yang menimbulkan berbagai permasalahan terutama akses,” jelasnya.

Sebagai mitra pemerintah, lanjut Widya, Tim PKK turut berperan dalam mewujudkan salah satu misi Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Untuk mewujudkan misi itu, maka disusun beberapa opsi. Pertama, meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan Pancasila, penggotong royongan dan keadilan gender.

Kedua, meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga. Ketiga, meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan tinggal layak huni.

Keempat, meningkatkan kesehatan keluarga, pelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat. Dan kelima, meningkatkan pengelolaan gerakan PKK melalui kegiatan pengorganisasian dan peningkatan SDM.

Widya menambahkan, kedudukan dia sebagai Ketua TP PKK Maluku, lebih menekankan akses masyarakat terhadap pelayanan publik di posyandu, karena ada 85.479 balita yang membutuhkannya.

Namun data menunjukkan, posyandu yang aktif hanya 33,8 persen. Hal ini membuktikan pemberdayaan masyarakat masih rendah di Maluku. “Sebab itu, peran saya sebagai Duta Parenting sekaligus sebagai Ketua TP PKK Maluku, ada dua target utama, yaitu, melakukan pengaturan dan penguatan peran kelompok kerja operasional posyandu, serta melakukan pelatihan pada posyandu,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam Webinar ini, Widya didampingi Ketua DWP Maluku, Nurhayati Jasin Selang bersama para pengurus, Kaper BKKBN Maluku Renta Rego, Kadis Kesehatan Meykal Pontoh, Kadis Kelautan dan Perikanan Abdul Haris dan Kadis Sosial Sartono Pining.

Hadir secara virtual, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Indonesia Kumolo, Erni Tjahjo Kumolo, Ketua DWP BKKBN Pusat, Dwikisworo Setyowireni, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, Ketua Badan Pengurus Pusat Aku Sejahtera, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, dan Deputi Lalitbang BKKBN RI, M Rizal Martua Damanik. Sementara Wakil Ketua I DWP BKKBN, Fitriana Saryanti, bertindak sebagai Moderator. (RHM)

Comment