by

Pernyataan Falirat-Fordatkosu Merugikan Tamher

Ambon, BKA- Ketua Majelis Hakim, Achmad Y. Tamher, yang dipercayakan untuk memimpin jalannya sidang Majelis Hakim, Achmad Y. Tamher, yang dipercayakan untuk memimpin jalannya sidang dalam perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2020/PN Sml, menilai pernyataan kuasa hukum dari Reza Fordatkosu, yakni, Marthen Fordatkosu dan Garlos Falirat, sangat merugikan nya.

Menurutnya, persidangan perkara perdata no 34/Pdt.G/2020/PN Sml, dipimpin oleh dirinya sebagai Ketua Majelis Hakim, Achmad Y Tamher, dibantu oleh Hakim Anggota, Harya J Siregar dan Erick M. Aulia Akbar.

Dalam penanganan sidang perkara pidana maupun perkara perdata, yang tahapan agendanya belum selesai dengan waktu lebih dari 5 bulan, majelis hakim di seluruh Indonesia wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya masing-masing, dengan tembusan kepada ketua pengadilan tinggi, dengan disertai alasan penundaan tersebut.

“Sedangkan khusus untuk perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sml, belum lewat dari 5 bulan. Sehingga majelis hakim dalam perkara a quo tidak perlu melaporkan kepada ketua pengadilan dengan tembusan kepada ketua pengadilan tinggi. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014,” terangnya.

Lanjut, Tamher, mengenai tuduhan kuasa hukum tergugat reza fordatkosu dalam perkara perdata itu, terutama terkait majelis hakim tidak netral, karena dituding berpihak, juga adalah fitnahan belaka. Sebab saat persidangan berlangsung, kuasa hukum penggugat yang tidak hadir.

“Kami mendapat surat masuk disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, terkait dengan surat permintaan penundaan persidangan dari kuasa hukum penggugat dalam perkara a quo. Namun karena kuasa hukum penggugat tidak hadir dipersidangan, sehingga majelis hakim bermusyawarah sesuai tertib Hukum Acara Perdata, maka majelis hakim memerintahkan jurusita untuk melakukan panggilan secara sah dan patut kepada kuasa hukum penggugat,” Ujar Tamher.

Disampaikan, saat majelis hakim menunda persidangan tersebut dengan memerintahkan jurusita untuk melakukan panggilan secara sah dan patut kepada kuasa hukum penggugat, juga dihadiri dan didengar langsung oleh kuasa hukum tergugat dalam persidangan.

“Saya minta, bagi kuasa hukum tergugat yakni Marthen Fordatkosu dan Garlos Falirat dalam perkara perdata no 34/Pdt.G/2020/PN Sml, agar fokus dengan perkara yang sedang anda berdua tangani. Tidak perlu membicarakan perkara lain, kalah menang dalam perkara perdata itu hal wajar. Yang kalah silahkan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum, bukannya menebar fitnah belaka kepada majelis hakim, ” ujarnya.

Sambung Tamher, memang perkara tersebut seharusnya diputuskan pada 2 Februari 2021 lalu. Karena berita acara dari panitera pengganti belum siap dan belum diserahkan kepada majelis hakim, sehingga dilakukan penunda persidangan. Untuk agenda putusan pada 8 Februari 2021 lalu, majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan sebagian gugatan penggugat, karena kuasa hukum penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg.

“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu,” tandasnya, mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyidangkan perkara tanah yang berlokasi di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tepatnya di di depan Kampus STIESA atau di daerah Watruin, antara Jefry Yaran sebagai penggugat melawan Resa Fordatkosu sebagai tergugat, sesuai No Reg Perkara: 34/Pdt.G/2020/PN Sml, diharapkan bersikap objektif dalam menangani perkara tersebut.

Pasalnya, sidang putusan yang direncanakan pada 2 Februari 2021 kemarin, ditunda hingga 8 Februari 2021, namun tidak berdasarkan alasan yang objektif. Sebab, berdasarkan pengakuan Ketua Majelis Hakim, alasan penundaan sidang karena panitera pengganti tidak menyerahkan Berita Acara Persidangan kepada majelis hakim.

“Bagi kami, kondisi ini sebenarnya tak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu, peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait cara majelis hakim penyelesaian perkara dengan efisien dan efektif, tidak berlarut-larut, sebab peradilan yang lambat, tidak akan memberi keadilan kepada para pihak,” ungkap kuasa hukum tergugat Resa Fordatkosu, Marten Fordatkosu, Rabu (3/2).

Pengacara kondang ini mengatakan, majelis hakim dalam mengambil keputusan terkait penundaan sidang juga dipertanyakan. Mengapa? Penundaan sidang dalam perkara ini bukan hanya satu kali, namun sudah kesekian kalinya.

“Mengapa kita kuasa hukum bilang tidak rasional, karena penundaan sidang perkara ini kan ada beberapa kali hakim lakukan. Lalu masa dalam jedah beberapa hari itu, panitera pengganti tidak memberitahukan berita acara persidangan kepada hakim. Bukannya saya mau mendikte majelis hakim untuk cepat-cepat memberi putusan, akan tetapi bila melihat kembali perjalanan perkara ini, sudah banyak kali terjadi penundaan sidang. Mulai dari agenda jawab menjawab, terjadi penundaan. Hingga pemeriksaan saksi pun terjadi penundaan, bahkan saat ini juga terjadi penundaan. Inikan sesuatu yang tidak wajar,” jelas pengacara asal KKT ini.

Ditambahkan oleh Garlos Falirat yang juga merupakan kuasa hukum tergugat Resa Fordatkosu, kalau penundaan sidang sebelumnya pernah terjadi saat agenda Replik dari Jefry Yaran. Saat itu, kuasa hukum penggugat Jefry Yaran, tiba-tiba memasukan surat permohonan penundaan sidang dengan alasan sakit. Tapi tidak dilampirkan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter.

Penundaan selanjutnya terjadi saat sidang pemeriksaan saksi Resa Fordatkosu. Pihak Resa Fordatkosu sudah datang ke pengadilan dengan delapan saksi saat itu, namun tiba-tiba lagi ada surat dari kuasa hukum penggugat, bahwa Jefry Yaran tidak dapat mengikuti sidang karena sakit. Namun lagi-lagi surat tersebut tidak melampirkan Surat Keterangan Dokter.

“Waktu kita kuasa hukum tergugat keberatan, majelis hakim tidak mengindahkan hal tersebut. Kemudian menunda sidang begitu saja. Padahal dua kali tunda dan kita minta buktikan ketidak hadiran penggugat dengan surat keterangan dari dokter, jika memang sakit. Tapi sama saja, hakim tak respon hal itu, malah mengabulkan permohonan pengugat. Nah, hal ini yang timbul dalam diri kita, ada apa dengan majelis hakim? Jangan sampai perbuatan hakim membuat marwah majelis hakim tercoreng,” kesalnya.

Menurutnya, majelis hakim harus berhati-hati dalam menangani perkara perdata tersebut, karena jelas hal tersebut bisa berpotensi terjadinya dugaan pelanggaran kode etik hakim dan pedoman perilaku Hakim, sebagaimana ditegaskan dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No: 047/KMA/SJB/IV/2009, No: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang disebutkan bahwa “hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan”.

“Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Tinggi Ambon, kiranya memperhatikan perkara ini, karena mengingat sebelumnya oknum Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Achmad Yani Tamher ini juga punya jejak rekamnya, pernah dilaporkan ke BAWAS Mahkamah Agung RI berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik saat menangani perkara perdata No: 19/Pdt.G/2019/PN Sml. Hakim Tamher ini juga yang saat ini juga sebagai hakim ketua yang sedang menangani perkara Jefry Yaran dengan Resa Fordatkosu,” ungkap Garlos.

Dengan demikian, jangan sampai majelis hakim memutuskan perkara ini dengan pendekatan emosional. Tetapi harus berdasakan akademik standing dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persiangan. Mengapa? Karena perkara ini memiliki tendensi publik yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tanimbar secara umum.

Bahkan, lanjut dia, banyak sekali fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni, saat sidang pemeriksaan setempat (PS) tanggal 11 Desember 2020 lalu di lokasi yang di jadikan Objek Sengketa oleh Jefry Yaran dalam gugatannya, yaitu, di suatu tempat di depan kampus STIESA dimana diatas tanah tersebut berdiri bangunan milik Resa Fordatkosu atau tergugat.

“Ada fakta menarik saat sidang pemeriksaan setempat tersebut. Saksi-saksi batas dari Jefry Yaran tidak ada satupun yang hadir. Sementara dari saksi tergugat yaitu Resa Fordatkosu, saksi-saksi batas semuanya hadir saat di lokasi objek sengketa. Hal tersebut juga terkonfirmasi saat sidang di pengadilan sebagai keterangan saksi-saksi bahwa saat sidang setempat, hanya saksi-saksi batas dari Resa Fordatkosu saja yang hadir, sementara saksi-saksi batas dari Jefry Yaran tidak hadir,” jelas Garlos.

Marten Fordatkosu menambahkan, hal yang menarik saat Pemeriksaan Setempat, ternyata didapati luas tanah yang dikuasai oleh Resa Fordatkosu tidak seluas yang tertera dalam gugatan yang diajukan. Sehingga Jefry Yaran mengajukan gugatan didalamnya mengatakan tanahnya seluas 1,520 meter per segi, kemudian luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 720 meter per segi, namun diubah lagi dalam renvoi seluas 702 meter per segi.

“Nah saat pemeriksaan setempat ternyata hanya seluas 35.40 cm x 18 m atau total seluas 637.2 meter per segi. Maka tidak terbukti luas 720 meter persegi atau 702 atau 1.520 meter per segi. Konsekuensi yuridis, apabila ternyata tanah yang dikuasai oleh tergugat tidak sama dengan batas-batas dan luas yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 Jo. Putusan MA No. 1149 K/Sip/1971 tanggal 17 April 1979),” sebutnya.

Olehnya itu, karena penggugat dalam hal ini Jefry Yaran telah merubah gugatan yang masuk pada pokok perkara, yaitu, merubah luas objek sengketa. Perubahan tersebut tidak dilarang, sepanjang hanya menyangkut salah pengetikan identitas atau salah penulisan kata dan kalimat. Namun kalau perubahan gugatan telah masuk pada pokok perkara, maka gugatan harus ditolak. Ada dasar hukumnya, yaitu, Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana terdapat dalam Putusan MA No 547 K/Sip/1973 yang menyatakan “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan”. Oleh karena itu, harus ditolak.

“Oleh karena itu, saya prediksi bahwa majelis hakim akan menolak gugatan Jefry Yaran seluruhnya, atau setidaknya hakim menyatakan bahwa gugatan Jefry Yaran tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Jadi hanya ada dua pilihan putusan bagi hakim, yaitu, menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima,” tukasnya.

Kalau memang putusan pengadilan berbeda dengan harapan mereka, maka sebagai warga negara tetap menghargai putusan majelis hakim. Namun yang jelas, pihak tergugat akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Ambon, bahkan sampai Kasasi ke Mahkamah Agung. Serta tidak menutup kemungkinan, pihak tergugat pun akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Bisa saja Jefry Yaran menang di Pengadilan Negeri Saumlaki, tapi kalah di Pengadilan Tinggi Ambon atau di Mahkamah Agung. Hal tersebut normal dan biasa terjadi dalam praktek peradilan di Indonesia,” pungkas Fordatkosu.(SAD/BTA).

Comment