by

Perpecahan di DPRD KKT Meruncing

Perpecahan dikubu DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) makin meruncing.

Awalnya, 17 Anggota DPRD KKT membuat surat mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD KKT, Jaflaun Omans Batlayeri, dan melaporkannya ke Badan Kehormatan (BK).

Langkah 17 Anggota DPRD KKT tersebut direspon oleh Ketua DPRD KKT, dengan mengancam akan membuat laporan polisi terhadap ke 17 rekan-rekan legislatifnya tersebut, karena merasa telah difitnah, sebab surat mosi tidak percaya itu telah tersebar di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Ricky Jauwerissa yang merupakan Wakil Ketua II DPRD KKT, yang juga ikut menandatangani surat mosi tidak percaya itu, mengaku, siap menghadapi ancaman Ketua DPRD KKT.

Bahkan dia bersama 16 Anggota DPRD KKT yang ikut menandatangi surat mosi tidak percaya tersebut, sangat mendukung langkah Ketua DPRD KKT, agar kebenaran dibalik kisruh itu bisa terkuak.


“Kami prinsipnya mendukung langka yang diambil oleh pa ketua. Dan kami siap sedia menunggu penggilan polisi untuk diperiksa,” ungkap Jauwerissa, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (19/5).

Menurutnya, surat mosi tidak percaya yang dibuat dan diserahkan ke BK, sudah di sesuai mekanisme. “Saya mengatasa namakan ke 16 Anggota DPRD lewat koordinasi bersama, menyampaikan kepada masyarakat KKT, bahwa surat mosi tidak percaya yang kami serhkan ke BK itu sudah disesuai mekanisme,” ujarnya.

Lanjutnya, selaku Anggota DPRD, pihaknya bersama ke 16 rekanny selalu taat asas, berdasarkan kode etik yang berlaku.

Selain itu, terkait informasi tentang ada beberapa rekannya yang akan menarik diri dari surat mosi tidak percaya itu, Jauwerissa mengatakan, hal tersebut merupakan hak masing-masing anggota. Sehingga dia tdak bisa melarang.

“Terkait dengan beberapa rekan yang ingin tarik diri dari mosi tidak percaya, itu adalah hak merek. Namun tidak mengurangi dan mencacati surat mosi tidak percaya yang sudah diterima oleh BK,” urainya.

Untuk itu, pihaknya bersama Anggota DPRD KKT lainnya akan tetap menunggu putusan BK. “BK adalah lembaga independen yang dipilih dan diangkat oleh seluruh anggota DPRD, sehingga kami akan selalu menunggu keputusan BK,” tegas Jauwerissa.

Sedangkan terkait penyebar surat mosi tidak percaya ke media sosial, terangnya, itu menjadi tanggung jawab pribadi penyebar.

“Siapa yang menyebar surat itu, merupakan tanggunggungjawab pribadinya. Karena ketika kami dilantik dan mengambil sumpah sebagai DPRD, tidak akan membocorkan kerahasiaan lembaga ke publik” pungkasnya. (BTA)

Comment