by

Perusahaan Diingatkan Bayar THR Karyawan

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon mendesak seluruh pemilik perusahaan yang beroperasi di Ibukota Provinsi Maluku ini, untuk merealisasikan Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terkait Tunjangan HAri Raya (THR) karyawan yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah (2021).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon, Stiven Patty menyebutkan, pemilik perusahaan yang beroperasi di Kota Ambon, harus bisa merealisasikan surat edaran Kemnaker RI. Jika tidak, akan ada sanksi yang diberikan. “Sanksinya ada. Sanksi itu sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Stiven, saat dikonfirmasi koran ini via handphone, Rabu (21/4).

Menurut dia, Pemerintah Kota Ambon telah menanggapi SE Kemnaker tersebut, dengan memberikan sosialisasi kepada pemilik perusahaan. “Kalau Pemkot menganggapi surat edaran itu, kita di Disnaker hanya sifatnya berikan sosialisasi kepada pemilik perusahaan. Dan itu sudah sejak minggu ini mulai,” bebernya.

Diakuinya, terkait hal itu, pihaknya akan terus memantau seluruh karyawan yang ada. Apakah sudah mendapatkan hak-hak dimaksud atau belum. “Pastinya kita akan terus pantau. Sehingga saya pastikan semua karyawan perusahaan mendapatkan hak mereka, yaitu THR,” sebutnya.

Disinggung berapa jumlah karyawan yang terdaftar pada Disnaker Kota Ambon, kata dia, data dimaksud telah tertera pada dinasnya. Baik perusahaan maupun karyawan. “Data karyawan yang akan menerima THR itukan, perusahaan yang memasukkan data karyawannya ke Disnaker. Dan itu pasti kita pantau terus untuk mereka semua dapat THR,” tandas dia.

Dijelaskan, apa yang telah menjadi keputusan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan tetap menindaklanjutinya. Untuk itu, dia berharap agar seluruh karyawan yang akan menerima THR bisa bersabar. Karena pihaknya akan memastikan kalau THR akan tetap dicairkan.

“Itukan sudah diintruksikan dari pemerintah pusat lewat Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Makanya kita akan terus pantau dan pastikan seluruh karyawan swasta yang terdaftar di Disnaker akan menerima THR dari perusahaan tempat dia bekerja,” pungkasnya.

Lain tempat, Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiw menjelaskan, dalam rapat-rapat pembahasan bersama Kepala Disnaker Kota sebelumnya, telah dijelaskan bahwa THR menjadi hak pekerja yang telah bekerja lebih dari setahun.

Dimana setiap perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawan jika telah bekerja lebih dari setahun. Sementara bagi yang belum setahun, wajib diberikan insentif sesuai dengan pendapatan perusahaan.
“Itu kan wajib bagi perusahaan bayarkan THR jelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan juga Natal. Dari penjelasan kadis lama juga sama, saat rapat-rapat sebelumnya itu, bahwa perusahaan wajib bayar THR. Tetapi bagi perusahaan yang baru beroperasi dan pendapatan tidak sesuai untuk membayarkan THR, maka wajib menyurati Disnaker agar dapat ditinjau,” terang Laturiuw.

Ia berharap, perusahaan yang beroperasi di Kota Ambon tidak mengabaikan apa yang menjadi hak dari pada karyawan. “Semoga apa yang menjadi hak tenaga kerja itu tidak diabaikan perusahaan. Karena sebelumnya itu banyak surat masuk terkait PHK sepihak dan persoalan tenaga kerja lainnya, salah satunya THR. Kita harapkan untuk kali ini tidak seperti itu,” harap Politisi Gerindra ini. (IAN/UPE)

Comment