by

PGRI Akan Temui DPRD Bahas Seleksi PPPK

beritakotaambon.com – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Maluku berencana menemui DPRD Provinsi Maluku, untuk membahas berbagai persoalan terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Ketua PGRI Maluku, Nizam Idary Toekan, mengatakan, rencana untuk menemui DPRD Maluku itu akan dilakukan setelah melakukan rapat internal PGRI.

Menurutnya, penting bagi PGRI Maluku menemui pimpinan DPRD Maluku, mengingat banyak keluhan pada pelaksanaan PPPK, diantaranya, tingginya passing grade, tingkat kesukaran soal, serta PPP tahap III akan dibuka untuk umum.

Baca juga: 25 Oktober, 149 CPNS Ikut Diklat Prajabatan

Khusus untuk pelaksanaan PPPK guru tahap III, katanya, tentu sangat merugikan, karena jatah guru untuk Maluku dapat diisi oleh orang luar Maluku.

“Langkah ini agar PGRI tidak berjuang sendiri, tetapi juga DPRD dan Pemda Maluku melalui Dinas Pendidikan, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan perhatiannya,” kata Toekan, Kamis (14/10).

Dia mengungkapkan, pada seleksi PPPK tahap I, PGRI bersama Dinas Pendidikan Provinsi Maluku telah menyuarakan persoalan tersebut Kementerian Pendidikan di Jakarta, lewat PB PGRI Pusat. Namun pihak Kemendikbud berdalih, kualitas diutamakan.

“Maluku ini tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kemampuan tenaga pendidik kita memang juga dibawah rata-rata, sehingga belum bisa disamakan dengan daerah lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya,” tutur Toekan.

Untuk itu, Kepala SMK Al-Watan Ambon itu menegaskan, kebijakan Kemendikbud membuka seleksi tahap III untuk umum, yakni, orang luar bisa ditempatkan di Maluku, perlu ditinjau.

Alasannya, pengabdian orang dari luar Maluku belum tentu sama dengan pengabdian putra-putri Maluku. Apalagi, mereka yang dari luar itu butuh penyesuaian.

Baca juga: Mutu Pendidikan Tergantung Kualitas SDM

“Kalau ditempatkan di daerah 3T, tentu kami yakin mereka tidak akan bertahan lama dan mengabdi sampai pensiun. Paling kurang setahun atau dua tahun, sudah urus pindah. Nah, ini persoalan. Maluku akan dirugikan kedepan,” tandas Toekan.

Baca juga: DPRD Ambon Diduga Rugikan Negara Rp 5,3 Miliar

Selain itu, banyak putra-putri di daerah jebolan Perguruan Tinggi Fakultas Keguruan, baik itu Universitas Pattimura, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, UKIM, Unidar dan PT lain, dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan kuota itu.

“Percuma saja kita berjuang kuota yang banyak untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan, tapi itu diisi oleh orang dari luar,” tandasnya.(RHM)

Comment