by

PILKADA SERENTAK 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NETRALITAS KEPALA DESA DIPERTANYAKAN

(Sanksi Administratif, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Hingga Sanksi Pidana Menanti)

Oleh :
Fidel Angwarmasse, SH., MH.
(Advokat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Jakarta.

Melihat dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, menimbulkan kekhawatiran bahwa keinginan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, akan sangat sulit diwujudkan.

Kekhawatiran tersebut makin besar dan mengarah pada kebenaran setelah beredar di media sosial facebook serta pesan melalui whattApps, yang menunjukan beberapa Kepala Desa yang menggunakan atribut berupa kaos yang bergambar dan bertuliskan dukungan kepada salah satu Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aru (Petahana).

Perlu diketahui bahwa Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa, yang dalam menjalankan pemerintahannya, baik tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, perintah dan larangan, telah diatur secara tegas dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, secara tegas menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa (Pasal 26 Ayat (2) huruf g). Kewajibannya adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. (Pasal 26 Ayat (4) huruf c, d dan huruf e). Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2))

Menyongsong Pilkada Serentak 2020 tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diingatkan Kepada Para Kepala Desa / lurah atau sebutan lainnya, agar tidak terlibat dalam kegiatan politik, guna mewujudkan pelaksanaan Pilkada Aru 2020 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selayaknya, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aru yang sebentar lagi ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aru, meninggalkan cara-cara yang tidak kredibel berupa politik uang, intimidasi maupun kampanye hitam. Khusus bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aru (Petahana) agar tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain serta tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan resmi pemerintah guna keuntungan bagi pasangannya, sebaliknya atau merugikan pasangan calon lainnya.

Larangan Kepala Desa Dalam Politik Praktis dan Kampanye

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa, Larangan Kepala Desa Dalam Politik Praktis dan Kampanye, diatur dalam Pasal 29, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang : (b). membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, (c). menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, menjadi pengurus partai politik, dan (d). ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah (Pasal 29 huruf b, c dan huruf j).

Lebih lanjut, dalam Pasal 71 ayat (1) yang menegaskan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Ditegaskan kembali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.(Pasal 69 Ayat (1).

Sanksi pidana bagi Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yaitu pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. (Pasal 187 Ayat (6)) dan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (Pasal 188).

Sebagaimana arahan Presiden bahwa penyelenggaraan Pilkada yang diselenggarakan di tengah situasi pandemi diharapkan tetap berjalan sesuai asas demokratis, langsung umum bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil). Pilkada Serentak 2020 merupakan momentum untuk menampilkan pilkada dengan cara dan inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi. Baik itu dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta.

Harapannya, untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Kepala Desa fokus menjalankan tugas dan kewenangannya, hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana sumpah / janji sebelum menjabat.

Comment