by

Pilkades serentak Digelar 2021

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru berencana melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2021 mendatang.

Hal itu dilakukan karena hampir semua desa di kabupaten bertajuk Bumi Bupolo ini dipimpin oleh penjabat kepala desa. Belum ada pejabat kepala desa definitif, usai masa jabatan kepala desa sebelumnya berakhir pada 2019 dan 2020.

Memang, sebelumnya diagendakan pelaksanaan Pilkades serentak akan dilakukan pada 2020, namun hal itu terkendala dengan pandemi Covid-19.

“Aturan terakhir kan 10 Agustus yang disarankan penundaan Pilkades hingga selesai pemilihan bupati 2020. Setelah itu baru ada Pilkades, mungkin 2021 kita anggarkan pemilihan serentak. Tergantung anggaran yang ada, kalau daerah kasih anggaran untuk semua desa, kita laksanakan untuk semua. Tapi kalau bisa separuh, ya separuh,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buru, M. Yamin Maskat, kepada koran ini, Sabtu (14/11).

Lebih lanjut, ia mengatakan, di Kabupaten Buru ada 82 desa, yang rata-rata saat ini dipimpin penjabat, yang rata-rata merupakan PNS. Karena masa jabatan kepala desa sebelumnya sudah selesai.

“Penjabat tidak bisa bukan PNS. Aturannya harus PNS dan penjabat yang menjabat itu bukan orang dari luar desa yang dia menjabat. Jadi penjabat itu merupakan anak desa disitu, kita usahakan anak desa disitu, karena harus dia menetap disana. Jadi secara psikologis, dia sudah menyatu dengan masyarakat setempat. Jadi rata-rata yang dipilih itu anak desa setempat, tidak ada orang lain dari luar yang jauh-jauh, tidak mungkin,” ungkapnya.

Dengan adanya penjabat yang menjadi kepala desa saat ini dan diperhadapkan dengan penyebaran virus corona, maka setiap desa telah mengalokasikan dana desa untuk pencegahan penularan Covid-19 di tingkat desa, yang ada di kabupaten yang terkenal dengan penghasil Minyak Kayu Putih ini.

“Semua desa di Buru sini ada anggaran untuk dana Covid-19. Ada yang Rp 50 juta. Pokoknya populasi dan tergantung besar kecilnya desa dan kebutuhan desa. Selain itu, Masing-masing desa itu ada tim Covid-19 untuk pencegahan wabah ini,” bebernya.

Selain itu, penjabat kepala desa di Buru tetap juga fokus dalam mengerjakan program-program desa yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di desa setempat.

“Saya pikir siapa pung pimpinannya, program-program di desa itu berjalan sesuai kebutuhan mendasar desa, lalu berjalan baik. Selama ini berjalan sesuai aturan. Artinya, tidak ada desa-desa yang terlibat masalah hukum. Yang kami jaga itu, jangan sampai terlibat masalah hukum. Yang penting program sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti, air minum,” pungkasnya.
(MSR)

Comment