by

Pimpinan DPRD Didesak Bahas Temuan BPK Rp 5,3 M

beritakotaambon.com – Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon mendesak tiga pimpinan DPRD, untuk segera mengagendakan paripurna internal, fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan seluruh konflik internal di DPRD, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD 2020 sebesar Rp 5,3 miliar.

Desakan itu merupakan tindaklanjut dari kesepakatan bersama antara 20 anggota DPRD Kota Ambon dari beberapa fraksi, termasuk Fraksi Perindo yang telah menandatangani surat permintaan pengusulan rapat paripurna internal, per tanggal 1 Oktober 2021 lalu.

“Sesuai surat yang kita layangkan ke pimpinan DPRD, kita mintakan untuk segera lakukan rapat paripurna internal sesuai tatib (tata tertib) DPRD. Bahwa 1 per 5 dari anggota itu, memungkinkan mengusulkan paripurna. Dan kita ambil itu, sudah 20 orang,” terang Sekretaris Fraksi Perindo, Johan van Capelle, kepada awak media di gedung DPRD Belakang Soya, Kamis (14/10).

Saat ini, ungkapnya, pimpinan DPRD telah melakukan pendekatan dengan fraksi untuk nantinya mengagendakan rapat paripurna internal, setelah Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Ambon kembali dari Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) dari luar daerah.

Baca juga: DPRD Ambon Diduga Rugikan Negara Rp 5,3 Miliar

“Hari ini (kemarin), semua fraksi sudah lakukan pembicaraan. Intinya kita tetap desak untuk paripurna internal, untuk bicarakan semua hal, termasuk itu (temuan BPK). Dan sudah diiyakan, setelah nantinya sekwan kembali dari Asdeksi,” ujarnya.

Disinggung soal temuan lainnya, Anggota Komisi I ini mengaku, ada banyak hal yang harus dibahas, termasuk persoalan internal DPRD. “Ada banyak hal. Ada persoalan internal lain. Tetap kita mendesak karena itu (temuan BPK), kita mintakan juga. Karena setelah itu pasti ada putusan. Intinya kita tetap desak agar paripurna internal harus jalan,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, mengaku, fraksinya tetap berjalan sesuai mekanisme. Dimana usulan tersebut harus segera disikapi pimpinan DPRD untuk nantinya dilakukan paripurna internal DPRD, yang diatur dalam pasal 39 ayat c PP nomor 12 tahun 2018 yang menjadi tatib DPRD Kota Ambon.

“Diisyaratkan ketika ada 1/5 dari DPRD diusulkan secara lisan saja, maka itu harus diagendakan lewat Bamus (Badan Musyawarah) DPRD untuk dilakukan paripurna internal. Ini juga untuk evaluasi kinerja kita selama ini. Sehingga diharapkan ada perbaikan terhadap yang salah, dan penambahan terhadap hal-hal yang dianggap kurang,” tandasnya.

Anggota Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far

Wakil Ketua Komisi II ini juga mengaku, temuan terhadap BPK ini memang benar ada di lingkup DPRD Kota Ambon. Namun masih berjalan sesuai ranah yang berlaku.

“Opini publik terkait temuan ini (BPK) memang benar. Tapi masih berjalan sesuai ranah yang berlaku. Kita juga pertaruhkan kredibilitas kita sebagai DPRD. Bahwa semua harus dipertanggungjawabkan. Karena ini (temuan BPK) bukan aib yang harus dikaitkan dengan pidana,” sebutnya.

Dia menegaskan, temuan dimaksud merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sesuai fungsi DPRD yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dimana DPRD berhak melaksanakan tindaklanjut hasil BPK terhadap temuan terkait kinerja maupun pengelolaan keuangan.

Baca juga: Mutu Pendidikan Tergantung Kualitas SDM

“Kita harap agar opini publik bahwa kita di DPRD ini saling menyerang karena kepentingan, tidak seperti itu. Hanya lebih menjalankan tugas,” tegasnya.

Far Far menambahkan, 20 anggota DPRD yang ada sangat harapkan untuk segera dilakukan paripurna internal. Salah satunya untuk pembahasan APBD 2022 agar dibahas lebih rinci dan bisa memastikan seluruh program kegiatan yang dianggarkan pemerintah kota, benar-benar bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan APBD 2022.

“Itu substansinya. Maka pimpinan harus menjawab ini. Karena ini untuk perbaikan yang lebih baik dan harus direspon. Dan di lembaga ini tidak boleh ada yang anti kritik. Ini sementara diproses, kedepan kita garansikan harus ada transparansi. Jadi intinya kita sampikan aspirasi kita sebagai anggota untuk berdiskusi. Intinya harus dudukan semua 35 anggota DPRD. Karna ini tugas dan tanggung jawab semua anggota yang ada di DPRD,” tutupnya. (UPE)

Baca juga: IPR Kado Ramly Umasugi untuk Masyarakat

Comment