by

Pimpinan PN Ambon Kabur Bawa Gaji Karyawan

Ambon, BKA- Pimpinan Cabang BUMN Perum Percetakan Negara (PN), Marthen Manuhutu, membawa lari gaji 30 karyawan selama lima bulan.

Bukan hanya membawa kabur gaji karyawan, Manuhutu juga tidak pernah membayar BPJS maupun Jamsostek sebagai asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan yang menjadi jaminan pegawai juga tidak dibayar.

Merasa kesal dengan sikap pimpinan PN Ambon yang terkesan melepas tanggungjawab dengan kabur selama lima bulan ke Jakarta, para karyawan yang didampingi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Ambon mengadukan nasib mereka ke DPRD Provinsi Maluku, kamis (5/11).

Dihadapan Ketua Komisi IV, Samzon Atapary, yang didampingi beberapa anggota komisi lainnya, Ketua DPC KSBI Kota Ambon, Luis Suissa, menjelaskan kronologis permasalahan membelit 30 karyawan PN Ambon tersebut.

“Persoalan yang mereka hadapi saat ini adalah sistim pengupahan yang selama ini dari bulan Mei hingga Oktober, belum diberikan gaji. Kemarin, mereka baru dibayar dua bulan gaji, yakni, Mei dan Juni. Tinggal lima bulan belum diberikan hak-hak yang menjadi tanggungjawab pihak perusahan,” ujar Luis.

Secara kelembagaan, KSBI telah berkoordinasi dengan pihak perusahan, dalam hal ini pimpinan. Namun yang bersangkutan tidak ada ditempat selama lima bulan. Dia berada di Jakarta.

“Saya juga tidak tahu alasan apa pimpinan PN Ambon ke Jakarta, sehingga lari dari tanggungjawabnya di PN Ambon. Karena sampai sekarang tidak pernah ada lagi di PN Ambon,” ucapnya.

Parahnya lagi, setelah dirinya berkoordinasi dengan pihak bendahara perusahan, jawabnya, kas lagi kosong. Padahal aktivitas dipercetakan tersebut berjalan seperti biasa, setiap hari. Tapi kenapa tidak memiliki uang kas.

“PN Ambon ini sesuai informasi karyawan, kalau job order kerja sampai di Kota Sorong, Jaya Pura, dan ada beberapa tempat lainnya. Tapi anehnya, kok bendahara bisa bilang tidak ada uang kas sama sekali, sehingga tidak bisa membayar full gaji karyawan. Hanya bisa bayar dua bulan saja,” bebernya.

Bukan hanya gaji, imbasnya juga terjadi pada pembayaran BPJS. Sehingga berbagai persaoalan yang dihadapi karyawan juga mengalami hambatan. Begitu juga dengan nasib sembilan karyawan yang sudah memasuki masa pensiun dan sudah diusulkan tunjungan, tapi juga belum bisa dibayar.

“Kita sudah memediasi ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Maluku. Sudah dikeluarkan surat anjuran pembayaran kepada pihak perusahan. Bahkan lewat surat ini, juga sudah bisa dijadikan sebagai bahan pelaporan kepihak peneggak hukum untuk diproses. Persoalan ini juga telah dilaporkan ke Direskimsus Polda Maluku untuk ditindak lanjuti secara hukum. Karena Ada dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang tidak transpransi. Makanya pihak perusahan tidak bisa memenuhi pembayaran hak-hak karyawan,” ungkapnya.

Untuk itu, Luis meminta, kalau bisa perusahan itu diambil alih Pemprov Maluku, agar status puluhan karyawan Perum PN Ambon bisa diperjelas, ketimbang dibawa kendali pemerintah pusat yang terkesan tidak peduli. Apalagi lahan yang digunakan perusahaan itu merupakan aset Pemprov Maluku.

“Dulu diera Gubernur Maluku, Said Assagaf, sangat inginkan kalau PN Ambon diserahkan atau diambil alih Pemda Maluku untuk bisa dikelola, karena lahan yang digunakan merupakan aset Pemda Maluku,” akuinya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komsi IV DPRD Maluku, Samson Atapary, mengatakan, akan mengundang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas PN Ambon dan nasib puluhan karyawan yang belum digaji.

“Kita akan panggil kepala cabangnya, Tapi katanya sudah menghilang. Makanya akan dipanggil bendahara dan manager produksi. Kami mau tahu persoalan intinya itu ada dimana. Karena menurut mereka, produksi tetap berjalan, tapi keuangannya tidak ada,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku juga akan menyurati PN Pusat karena satusnya BUMN, untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya. (RHM)

Comment