by

Pjs Bupati SBT Bantah Pernyataan Sekda

Ambon, BKA- Penjabat sementara (Pjs) Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Hadi Sulaiman, dengan tegas dihadapan massa aksi demonstran membantah pernyataan yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Syarif Makmur.

Bantahan tersebut terkait pernyataan yang dikeluarkan Sekda terkait pemecatan terhadap Camat Bula Hadi Rumbalifar, Camat Bula Barat Ridwan Rumonin dan Camat Teluk Waru, Tutiek Juliniar Firdaus Menyulu.

Menurut Hadi, pernyataan pemecatan terhadap tiga camat dari jabatannya itu sangat tidak benar. Hal tersebut Ia sampaikan secara resmi dihadapan para pendemo dari Front Pembela Peduli Demokrasi (FDPD) di bumi bertajuk Ita Wotu Nusa itu.

“Persoalan pemecatan tiga camat, itu sangat tidak benar” tegas Hadi, di depan kantor Bupati SBT, Kamis (6/11).

Namun setelah mendengar pernyataan Pjs Bupati SBT itu, ratusan pendemo sontak berteriak meminta pertanggung jawaban Sekda SBT atas kebohongan publik yang telah disampaikan.

“Sekda, kau harus bertanggung jawab. Sekda sudah bicara dan dia melakukan pembohong publik di media. Polisi tangkap Sekda,” teriak para pendemo.

Meski suasana aksi makin memanas, namun aparat keamanan yang ditempatkan untuk mengawal aksi demo tersebut, mampu menjaga kondisi tetap aman dan kondusif.

Sekedar tahu, sebelumnya Sekda telah mengeluarkan pernyataan, bahwa jika terbukti ketiga Camat tersebut melakukan pelanggaran, maka sanksi finalnya akan dicopot dari jabatannya.

“Kita sudah melakukan panggilan terhadap tiga orang camat itu. Dan hari ini (Selasa kemarin) akan menghadap dan dilakukan PAB awal. Dan jika terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksinya mereka dicopot dari jabatannya” tandas Sekda, kepada koran ini di kediamannya, Selasa, (03/11)

Sekda yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten SBT ini juga menjelaskan, sikap ketiga camat itu sudah melanggar ketentuan pemerintahan yang berlaku. Pasalnya, ketiga camat itu melakukan pelantikan carateker di wilayah hukumnya masing-masing, dengan SK yang ditandatangani Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas.

“Padahal seharusnya, ini adalah tanggungjawab Pjs Bupati Hadi Sulaiman. Bukan Berdasarkan SK Bupati Abdul Mukti Keliobas. Karena sementara ini tugas pemerintahan ini dijalankan oleh Penjabat sementara” tandas Sekda, yang didampingi staf ahlinya saat itu.
Selain Itu, Sekda juga mengakui, ketiga camat ini akan mendapatkan sanksi yang sama dengan lima carateker kepala desa yang ditanda-tangani SK-nya oleh Bupati Abdul Mukti Keliobas itu.

“Masalah ini berkaitan dengan lima desa. Masa kepala desa kita copot, dan camatnya nggak. Kan satu korelasi,” tegas Sekda. (BKA-2)

Comment