by

Pjs Bupati SBT Tinggalkan Pendemo

Ambon, BKA- Puluhan masa dari Front Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD), melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang Pandopo Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Jumat, (27/11).

Aksi itu dilakukan, untuk mengingatkan Penjabat sementara (Pjs) Bupati SBT, Hadi Sulaiman, untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang berimplikasi terhadap stabilitas keamanan di Bumi bertajuk Ita Wotu Nusa itu.

Pantauaan Beritakota Ambon di lapangan, aksi tersebut berlangsung di Pandopo sekira pukul 10.30 WIT hingga ditemui Hadi Sulaiman pada pukul 12.11 WIT. Namun kehadiran Hadi saat menyambut aksi para pendemo itu, disambut dengan teriakan-teriakan yang menginggung dirinya.
“Saudara Pjs Bupati SBT yang kami tidak hormati,” tutur, Korlap Aksi, Ikbal Wattimena.

Mendengar teriakan itu, Pjs Hadi langsung naik pitam dan memerintahkan dua anggota Brimob yang mengawalnya itu, untuk menutup pintu gerbang. “Apa, apa dia bilang apa, seng hargai beta, tutup pintu” ucap Hadi dengan dialog Ambon, sembari jalan masuk ke dalam halaman Pandopo.
Dua pengawal Brimob yang mendengar perintah Hadi tersebut, langsung bergegas menutup pintu gerbang Pandopo. Padahal, didepan pintu gerbang itu, ada pengawalan aparat kepolisian bersama para pandemo. Sementara di depan pintu itu, berdiri menerima pendemo yakni Asisten I Sekda SBT A.I.T Wokanubun dan Kepala Inspektorat Daerah.

Para pendemo dari FPPD itu, kemudian membacakan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Hadi Sulaiman selaku Pjs Bupati SBT. Poin pertama, mengingatkan pejabat Bupati SBT agar dapat menjamin ketentraman dan stabilitas keamanan dan stabilitas birokrasi jelang pilkada serentak 9 Desember 2020. Dengan tidak membuat keputusan-keputusan yang inkonstitusional. Dan penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi terhadap stabilitas keamanan di SBT.

Poin kedua, meminta Pjs Bupati SBT untuk segera menganolir Surat Keputusan (SK) Plt kepala-kepala desa yang tidak melalui rekomendasi camat, sebagai salah satu syarat yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan daerah (Perda).

Kemudian poin ketiga, meminta Pjs Bupati segera mengaktifkan kembali enam Plt kepala desa sesuai kesimpulan dari pada telaah bagian hukum yang mengantarkan SK Pembatalan, yang dikeluarkan oleh pejabat bupati dianggap catat hukum. Dan mengingatkan pula kepada Pjs Bupati untuk tidak salah menafsirkan surat balasan kemendagri.

Poin empat, mengutuk keras Pjs Bupati atas rencana pergantian Plt kepala-kepala desa. Karena kebijakan tersebut tidak substansial, tidak prinsipil dan menyalahi ketentuan perundang-undangan. Serta memicu kegaduhan di tengah kehidupan masyarakat SBT, jelang pilkada 2020.
“Jika tuntutan hari ini (kemarin) tidak diindahkan, maka kami menduga penjabat bupati tidak netral menjalankan tugasnya. Dan kami akan datang dengan ribuan massa, untuk meminta pertanggungjawaban Pjs bupati melalui aksi demonstrasi. Hingga masalah ini terselesaikan,” pesan Ikbal. (BKA-2)

Comment