by

PKB Maluku Fokus Percepatan Pembangunan Ekonomi

Ambon, BKA- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Maluku, siap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) tanggal 9-10 Januari 2021 di Ambon. Dalam Muswil tersebut, akan fokus membahas percepatan pembangunan ekonomi di Maluku.

Sekretaris DPW PKB Maluku, Fahrudin Hayoto, lewat rilisnya menjelaskan, Muswil PKB akan dilaksanakan serentak se-Indonesia tanggal 9-10 Januari. Dan khusus untuk Muswil DPW PKB Maluku, akan dilaksanakan di Ambon.

“Muswil PKB Maluku akan berpusat di Swiis-BelHotel Ambon yang akan dihadiri para pengurus Wilayah PKB Maluku dan 11 DPC PKB se-provinsi Maluku. Juga akan diikuti seluruh pengurus DPC secara daring via zoom meeting di kantor DPC PKB kabupaten kota masing-masing. Muswil PKB Maluku tetap menerapkan protokoler kesehatan secara ketat,” ungkap Hayoto,” Kamis (7/1).

Ia menjelaskan, Muswil PKB merupakan amanat Muktamar PKB di Bali tentang Penataan dan Penyeragaman Struktur Kepengurusan PKB seluruh Indonesia. Muswil PKB se-Indonesia akan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI).

Muswil PKB Maluku, kata dia, akan menetapkan kepengurusan DPW PKB Maluku periode 2021-2026, menetapkan program kerja dan pernyataan politik dan rekomendasi percepatan pembangunan ekonomi Maluku. Yaitu terkait dengan pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, lingkungan hidup, ketahanan sosial dan kaderisasi kepemimpinan.

Menurut Hayoto, merosotnya harga cengkih di Maluku yang berdampak terhadap masyakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani cengkih, termasuk salah satu pembahasan yang disinggung dalam Muswil nanti.

“Sudah sejak lama Maluku adalah primadona di mata dunia dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah. Apakah cengkih masih menjadi primadona Maluku ? Karena sampai saat ini harganya turun dratis” sebut dia.

Aspek berikutnya, lanjut Hayoto, adalah optimalisasi potensi pariwisata. Sebab, Maluku mempunyai sumber daya pariwisata yang tidak dapat diragukan keindahannya. Selain wisata alam, Maluku juga memiliki objek wisata sejarah zaman penjajahan.

Maka untuk menciptakan wilayah pertumbuhan ekonomi baru, PKB akan meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Maritim dan Investasi, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk percepatan pembangunan Kepulauan Banda, sebagai proyek stategis Nasional (Kawasan Pariwisata Nasional), untuk pegembangan kawasan wisata bertaraf internasional.

“PKB juga Mendorong kepada pemerintah daerah dan pusat, untuk Selat Valentine di Kabupaten Seram Bagian Barat, Teluk Ambon di Kota Ambon, serta Pasir Panjang di Pulau Kei, Maluku Tenggara untuk dapat menjadi proyek strategis pariwisata nasional,” harapnya.

Hayoto mengaku, PKB juga merekomendasikan optimalisasi potensi sumber daya alam di Maluku, khususnya Blok Masela. Yakni dalam rangka mendukung perekonomian nasional, termasuk untuk menggenjot ekonomi daerah dan mendatangkan income (pendapatan) bagi Maluku, serta pengentasan kemiskinan di Maluku. Sehingga PKB akan meminta percepatan agar LNG abadi Blok Masela segera beroperasi.

“Untuk itu, PKB mendukung semua upaya-upaya Pemerintah Daerah Maluku, bersama SKK Migas dan INPEX, sebagai operator untuk mengambil langkah-langkah percepatan beroperasinya LNG Abadi Blok Masela,” pungkasnya.

Hayoto juga mengingatkan bahwa Maluku telah dicangkan sebagai Lumbung ikan Nasional. Maka PKB akan meminta implementasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, tidak sekedar jargon atau aturan semata (baik itu Perpres maupun UU). Tetapi juga dalam bentuk kebijakan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat untuk mendukung infrastruktur LIN . Serta peranan sektor swasta perikanan nasional untuk sinergi dalam menopang implemantasi LIN di Maluku.

Dan PKB juga menyoroti pemerataan pembangunan khususnya insfrastruktur, yakni pemerataan pembangunan yang perlu ditempuh dengan pembentukan DOB (daerah otonomi Baru) di Maluku. Sehingga DPW PKB Maluku telah melakukan kajian untuk mengusulkan dibukanya morotorium DOB agar kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah.

“Untuk itu PKB maluku minta untuk kebijakan morotarium DOB dibuka kembali, dan harus ada pengecualian untuk Maluku. Mengingat Maluku adalah provinsi dengan rentang kendali kepulauan”, pungkasnya. (UPE)

Comment