by

PLN Tarakan Area Maluku Siaga Stabilitas Kelistrikan

Ambon, BKA- PT PLN Tarakan Area Maluku memastikan stabilitas kelistrikan dan Billing Manajemen, di wilayah kerjanya yang mencakup Pulau Ambon dan Pulau Seram.
Billing Management merupakan pekerjaan pengelolaan pelanggan, yang meliputi pembacaan dan pencatatan angka kWh Meter, pengendalian piutang yang bersifat edukasi maupun melaksanakan pemutusan sementara dan Penataan Data Pelanggan dan Jaringan (PDPJ/DIL), yang dilakukan oleh pihak lain sebagai pelaksana outsourcing berdasarkan ikatan perjanjian dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan.

Manager PT PLN Tarakan Area Maluku, Jalizson Christian J. Abel, mengatakan, sebagai salah satu anak perusahan dari PT.PLN (Persero), PT PLN Tarakan Area Maluku selalu siap menjaga stabilitas kelistrikan dan Billing Manajemen. Tidak terkecuali pada masa pandemi Covid-19.

Dimasa pandemi Covid-19 ini, PT PLN Tarakan akan tetap menjalankan tugasnya secara maximal, dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan.

Semua itu, katanya, dilakukan untuk menunjang visi-misi perusahannya sebagai anak Perusahaan dari PT. PLN (Persero), sekaligus menunjang misi PLN, yakni, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

“Tugas kami sebagai anak perusahan hanya sebatas dua kontrak kerja, baik dalam mengatasi pelayanan tehnik dan Billing Manajemen (Billman) yang menyangkut dengan rekening listrik. Namun itu hanya pada wilayah Pulau Ambon dan Seram. Karena pendapatan murni PLN dari pelanggang yang bayar listrik, sehingga catat meter (Carter) harus akurat, dengan harapan pembayaran pelanggang bisa tepat waktu,” ungkap Jalison.

Disinggung soal adanya keluhan kenaikan tagihan listrik di masa pandemi Covid-19, katanya, itu bukan karena salah pencatatan meter, namun angka meter yang dipakai untuk penerbitan rekening listrik dihitung dari rata-rata pemakaian KwH Meter pelanggan ditiga bulan terakhir, sebelum adanya perintah dari PT. PLN UIW M2U untuk tidak melakukan foto meter selama pandemi, terhitung pada rekening listrik bulan April, Mei dan Juni 2020.

“Itu kan sejak bulan Maret kemarin ada pembatasan aktifitas perkantoran, sehingga tidak ada petugas Cater yang turun ke lapangan, sehingga langkah yang diambil sesuai arahan pihak PLN. Hitungannya diambil dari angka meter tiga bulan terakhir, yakni, Desember 2019, Januari dan Februari 2020. Sehingga kalau ada yang komplen rekening tagihannya tinggi, itu wajar karena selama periode tersebut pelanggan lebih banyak menghabiskan kegiatan di rumah, sehingga terjadi lonjakan pemakaian listrik dan perhitungan rata-rata yang dilakukan oleh PLN,” jelasnya.

Namun untuk mengatasi kelebihan biaya yang tidak sesuai dengan angka meter di rumah pelanggang, maka pelanggan dianjurkan melaporkan keluhan tersebut ke PLN Unit Layanan Pelanggan terdekat, untuk kemudian dikros chek pada system.
“Memang ada instruksi langsung dari PLN untuk meminimalisir pergerakan Covid-19, maka dilaranglah atau pembatasan aktifitas selama tiga bulan, sehingga yang dilakukan PLN adalah manafsir angka rata-rata selama tiga bulan, terhitung ada larangan,pemotretan angka mater,”jelasnya.

Sedangkan menyangkut penanganan ganguan teknik lanjut, Jalison, setiap petugas lapangan selain mengacu protokol kesehatan, juga dilengkapi Mobile Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) berbasis Android untuk mengatasi ganguan di rumah pelanggang.

Dimana cara mengatasi gangguan bisa lewat call center 123 yang sistimnya terpusat atau langsung ke Kantor PLN pelayanan gangguan terdekat.

“Apa bila terjadi ganguan di rumah pelanggang, harus kontak ke call center 123 yang kalau Hp itu menggunakan kode area Makasar, 0411123, setelah itu nanti dijelaskan pemadam karena apa,.lewat aplikasi Mobile APKT, sehingga lewat aplikasi itu nanti di input selanjutnya masuk d posko-posko pelayanan ganguan,” jelasnya.

Namun satu yang perlu diingatkan kepada semuan pelanggang PLN, dilarang untuk memberikan sesuatu kepada petugas lapangan yang menyelesaikan gangguan, dalam bentuk memberikan imbalan berupa apa pun.

Larangan tersebut mengacu pada standar pelayanan yang disebut, Penampilan, Prilaku, Senyum, Salam dan Sapa (PS4) dan jika itu dilanggar akan dikenakan sangsi sesuai aturan yang berlaku. (RHM)

Comment