by

PN Dataran Hunimua Diminta Bebaskan Terdakwa Sabuai

beritakotaambon.com – Puluhan massa Aliansi Peduli Masyarakat Adat (APMA) Seram Bagian Timur (SBT), mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Dataran Hunimua, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang akan menggelar sidang perdana terhadap dua pemuda Negeri Sabuai, Kamis (26/8).

Aksi yang digelar massa APMA SBT itu menuntut agar kedua terdakwa pemuda Negeri Sabuai, Stefanus Ahwalam dan Khaleb Yamarua,dibebaskan dalam perkara itu.

Menurut pendemo, dua pemuda itu berjuang untuk melindungi hutan adat Negeri Sabuai dari kejahatan pembalakan hutan yang dilakukan CV Sumber Barakat Makmur.

Demo APMA SBT di depan PN Dataran Hunimua, Kamis (26/8)

Hardi Kwaikamtelat yang memimpin kasi tersebut, meminta agar kedua pemuda tu dibebaskan tanpa syarat dari semua proses hukum.

“Apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk melindungi hutan adat mereka. Mereka bukan pelaku kejahatan atau koruptor. Jadi kami minta mereka dibebaskan dari proses hukum,” kata Hardi, dalam orasinya didepan Kantor PN Dataran Hunimua.

Baca juga:
Hari Ini, Pencanangan HUT Kota Ambon ke 446

Ketua PN Dataran Hunimua, Awal Darmawan Akhmad, saat menemui massa pendemo, mengatakan, penghentian tahapan perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena sudah masuk rana pengadilan.

Penghentian perkara itu bisa dilakukan, terang Darmawan, ketika perkara itu masih dalam penyelidikan dan penuntutan. “Percayakan kami selaku Ketua Pengadilan untuk memproses permasalahan ini hingga sampai dengan selesai,” katanya.

Menurut Darmawan, untuk membebaskan kedua terdakwa, semuanya akan dibuktikan lewat proses hukum yang sedang berjalan. Bila fakta hukum membuktikan kedua orang tersebut tidak bersalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk dibebaskan.

Namun sebaliknya, tambahnya, bila keduanya terbukti secara hukum bersalah, maka akan dijatuhi pidana kepada kedua orang tersebut.

Baca juga: 216 Calon Honorer Register Ulang di BKSDM KKT

“Perlu diketahui, bahwa tentang hukum acara kita terkait pemberhentian proses hukum masalah ini, tentu hanya di tahap proses penyelidikan dan penuntuntutan. Namum bila prosesnya sudah sampai ke rana Pengadilan Negeri, maka kami sebagai Pengadilan Negeri sudah tidak ada kewenangan lagi untuk memberhentikan proses hukum tersebut, kecuali bila terdakwanya meninggal dunia atau perkaranya sudah kadalwarsa,” pungkas Darmawan.(SOF)

Comment