by

Polisi Dalami Bukti Korupsi CBP Tual

beritakotaambon.com – Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku tidak mau terburu-buru, untuk mengekspos tersangka kasus dugaan korupsi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tual.

Untuk itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku masih terus mendalami bukti kasus dugaan korupsi itu.

Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Eko Santoso, mengungkapkan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi pihak yang diduga bersalah melakukan upaya pra peradilan terhadap Polda Maluku.

“Kita belum mau terburu-buru dalam ekspos penetapan tersangka. Takutnya, pihak yang disangkakan nanti melakukan upaya pra peradilan. Makanya kita jaga itu,” ungkap Kombes Eko, saat dihubungi via seluler, Rabu (27/10).

Memang akuinya, bukti hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara telah dikantongi oleh penyidik ditreskrimsus Polda Maluku. Namun penyidik masih fokus melakukan berbagai rangkaian penyidikan, termasuk mendalami bukti kasus korupsi itu.

Baca juga: Polisi Belum Tetapkan Tersangka Korupsi CBP Tual

“Kita masih dalami juga bukti-bukti korupsi yang ada ini,” jelasnya.

Perwira Polri dengan tiga bunga melati itu melanjutkan, terhadap agenda selanjutnya, bisa saja penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait.

“Bisa saja saksi-saksi masih diperiksa, karena mendalami bukti-bukti ini. Kalau ada kekurangan keterangan dari pihak saksi, bisa saja dipanggil kembali untuk diperiksa,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Kombes Eko, semoga kasus ini secepatnya di ekspos penetapan tersangka, karena hasil audit senilai Rp.1 miliar lebih sudah dikantongi penyidik sendiri.

“Semoga dalam waktu dekat, kita sudah tetapkan tersangkanya,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun media ini di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku, menyebut, diduga kasus ini menyeret nama A.R.

“Dari hasil audit tersebut diketahui terdapat kerugian negara sebesar lebih dari Rp 1 miliar,” ungkap sumber penyidik.

Baca juga:
Yanlua Demo Belah Warga Sabuai di PN SBT

Menurut sumber, kerugian negara ini diperoleh dari jumlah beras yang didistribusikan dengan total sebanyak 199.920 Kg, dengan estimasi perkilo dihargai dengan nilai Rp 8.000. Oleh BPKP, kerugian di kasus ini dikategorikan sebagai total loss.

Untuk diketahui, perkara dugaan korupsi ini, sebelumnya masyarakat melaporkan Hamid Rahayaan selaku Plt Wali Kota Tual dan Dedy Lesmana kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Laporan terkait indikasi terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum tersebut, setelah diduga ditemukan sebanyak 199.920 kg beras yang telah didistribusikan kala itu, tidak pernah sampai ke tangan masyarakat. Perkara ini dilaporkan pada tahun 2018.

Dalam proses penyelidikan yang dilakukan Bareskrim, perkara ini kemudian dilimpahkan untuk ditangani lebih lanjut oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada Bulan Maret 2019.(SAD)

Comment