by

Polisi Kumpul Bukti Korupsi 81 Desa di Bursel

beritakotaambon.com Polres Pulau Buru masih melakukan penyelidikan, untuk mengumpul bukti kasus dugaan mark up harga pengadaan barang pencegahan penyebaran Covid-19 tahun anggaran 2020, pada 81 desa di Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

Sebanyak 81 desa di Kabupaten Buru Selatan, melakukan belanja paket bantuan penanggulangan tanggap darurat Covid-19 dari CV Tarana Jaya Mandiri, dengan nilai mencapai Rp 4,05 miliar, yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020. Namun harga pembelian itu dinilai tidak wajar.

Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, Iptu Handry Dwi Ashar, mengungkapkan, tim penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Pulau Buru masih tetap melakukan penyelidikan kasus ini.

“Kita tetap tindaklanjuti kasus ini, dan kita sedang kumpulan alat-alat bukti yang mungkin muncul. Jadi memang kasus ini tetap kita tindaklanjuti,” kata Iptu Handry, kepada BeritaKota Ambon, Rabu (8/9).

Untuk memastikan proses penyelidikan tetap jalan, Iptu Handry telah meminta tim penyidik agar terus melakukan proses penyelidikan kasus yang nilainya cukup besar ini.

“Saya juga telah tekankan ke penyidiknya tetap berjalan. Tapi memang ada beberapa kendala yang menjadi pnyebab terhambatnya kasus ini. Tapi tetap akan kita tindaklanjuti,” ujar Iptu Handry.

Baca juga:
DPRD Sahkan LPJ Bupati Buru Tahun 2020

Untuk itu, dia menyampaikan, ada 81 kepala desa (Kades) di Kabupaten Bursel yang menjadi target pemeriksaan tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Buru. Namun pihak hanya melakukan pemeriksaan terhadap perwakilan kepala desa dari 6 kecamatan di kabupaten yang berjuluk Lolik Lalen Vedak Vena itu, karena model dugaan korupsinya sama.

Selain itu, tim penyidik Polres Pulau Buru juga telah memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buru Selatan, Umar Mahulette, bersama 35 orang kepala desa. “Masih tidak ada perubahan sih, masih 35 kades dan ada beberapa seperti kepala dinas dan bendahara di Dinas PMD,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihak perusahaan juga sudah ada yang telah diperiksa oleh penyidik.

Baca juga: Jaksa Teliti Berkas Korupsi ADD Buano Utara

Dalam mengungkap kasus itu, mantan Kasat Narkoba Polres Pulau Buru itu menyebutkan, pihaknya akan terus mencari informasi dari saksi yang lain, sesuai dengan keterangan saksi yang sudah diperiksa. “Pihak perusahaan sudah ada dua orang, baik dari perusahaan yang mendistribusikan dan suplayer,” kuncinya.

Diberikan sebelumnya, mantan Kapolsek Namlea itu menyebutkan, penggunaan Dana Desa masing-masing desa sebesar Rp 50 juta, yang disetor ke pihak ketiga untuk membeli 11 item paket bantuan penanggulangan tanggap darurat Covid-19.

“Untuk sementara, informasi dari hasil keterangan penyelidikan, dari setiap desa ini kan anggarannya bervariasi, ada sekitar diangka Rp 50 juta per desa, untuk membeli 11 item tersebut. Dan barangnya seperti ada alat fogging, kemudian alat-alat APD dan lain sebagainya. Jadi total itu sekitar 11 item untuk penanganan Covid-19 di masing-masing desa di Kabupaten Buru Selatan,” ujar Iptu Handry, kepada BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Selasa (22/6).

Sementara terkait dugaan berapa jumlah kerugian keuangan negara, ia belum dapat memastikan hal tersebut. “Ini belum bisa kita pastikan estimasi dari kerugian negara, karena memang sifatnya masih dugaan, dan masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Buru,” pungkas Iptu Handry.

Dalam kasus ini, diduga ada praktek monopoli belanja pengadaan yang diwajibkan bagi para kades untuk membeli dari CV Tarana Jaya Mandiri. Dari praktek monopoli tersebut, terungkap pula ada dugaan pemahalan harga barang untuk seluruh item belanja.

Belanja barang tersebut diduga atas perintah Umar Mahulete. Para kepala desa wajib transfer ke rekening perusahan CV TJM. Terjadi pemahalan harga. Salah satunya, alat fogging buatan Cina Longray TS35A standar WHO, yang harga pasarannya hanya Rp 5 juta per unit, wajib dibeli dari CV TJM seharga Rp 22 juta.

Dari item pemahalan harga fogging itu, CV Tarana Jaya Mandiri meraup keuntungan berlipat ganda, sampai mencapai Rp 1 miliar lebih.

Baca juga:
Desa Kandar Contoh Inovasi di Tanimbar

Tak hanya itu, juga terjadi pemahalan harga handzanititer cair yang dipasaran dilego Rp 100 ribu dan termahal Rp 199 ribu per galon, oleh perusahan CV TJM dilepas ke desa-desa dengan harga Rp 2,7 juta untuk 3 galon atau Rp 900 ribu per galon.

Kemudian dispenser hand sanitizer cair yang seharga Rp 20 ribu per buah, dimahalkan menjadi Rp 1 juta untuk lima buah atau Rp 200 ribu per buah. Selain itu, Sodium Hydroclorite atau kaporit cair (NaOCl) yang harga pasaran tertinggi Rp 85 ribu ukuran 5 liter, dimahalkan menjadi Rp 1,56 juta per 3 unit galon atau Rp 520 ribu per galon.

Pemahalan lainnya terjadi pula di thermometer gun atau pendeteksi suhu tubuh, dengan harga standar di pasaran Rp 300 ribu per unit dinanipulasi menjadi Rp 3 juta per unit. Kemudian alat penyemprot kuman, yang di pasaran harga di kisaran Rp 400 ribuan per unit, dimahalkan menjadi Rp 5,24 juta per 2 unit atau Rp 2,62 juta per unit.

Masker dispro yang di pasaran hanya Rp 75 ribu per box, dimahalkan juga menjadi Rp 400 per box, dan wajib dibayar 5 box untuk setiap desa. Terakhir harga tong air yang nilainya kurang dari dua jutaan rupiah per unit, ikut dimakahkan menjadi Rp 5 juta per unit. Hanya perlengkapan coveral complete yang harganya cukup wajar, Rp 2,85 juta per unit. Tiap desa wajib belanjakan dua unit seharga Rp 5,7 juta. (MSR)

Baca juga: Pemneg Laha Akan Kembangkan BUMDes

Comment