by

Polisi Punya Bukti Kuat Operasional LKP BPN Tidak Sesuai Aturan

Status kelayakan operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sekolah Penerbangan Berdika Pura Nusantara (BPN) semakin tidak jelas setelah klaim pemilik yayasan Martin Franky Pantolosong terkait status yayasannya yang sah secara hukum dan tidak membutuhkan ijin dari kementerian perhubungan Udara, dipatahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
Penyidik kini mempunyai sejumlah alat bukti kuat soal ketidakjelsan lembaga ini.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku Kombes Pol. Eko Santoso, melalui penyidik Edi Tetelepta, mengungkapkan, sejumlah fakta menarik terkait penyelenggaraan jasa pendidikan dari LKP BPN yang tidak sesuai standar dan ketentuan.

Dikatakannya dari hasil penelusuran yang dilakukan, jasa pendidikan yang berstatus Lembaga harusnya mengeluarkan Sertifikat untuk siswa yang mengemban ilmu di yayasan tersebut, namun yang terjadi, yayasan ini justru mengeluarkan Sertifikat seperti hanya sekolah formal lainnya yang terdaftar di Kemendikbud.

“Yang harusnya sertifikat nyatanya ijazah padahal Ijasah hanya diperuntukan untuk pendidikan formal bukan jasa pelatihan dan kursus. Dokumen yang mereka punya yaitu SITU dan SIUP, nah ini makin jelas lagi, karena SITU SIUP menunjukan lembaga ini sebagai pelaku usaha, apalagi Ijin sisdiknas terkait akreditas terukur 8 standar kopentensi juga tidak dimiliki lembaga yang mengeluarkan Ijazah sebagai bukti kelulusan,”ungkap.

Edi mengungkapkan, selain penyangkut perizinan, keluhan sejumlah siswa yang termakan janji dari lembaga ini.
Hal tersebut terungkap dari hasi, pemeriksaan 14 saksi dimana para saksi mengaku membayar sejumlah uang untuk mengikuti kelas eksklusif di lembaga tersebut dengan iming iming pekerjaan yang menjanjikan. Namun yang mereka dapat hanya sebagai pekerja gudang yang tidak digaji selama 5 bulan.
“Siswa angkatan 16 yang belajar dilembaga ini ditawari kelas eksklusif dengan membayar biaya tambahan sebesar Rp.40 juta dan dijanjikan diperjakan di kawasan bandara serta memiliki lisensi, setelah bayar mereka justru diberangkatkan ke Surabaya dan dipekerjakan di pegudangan, nah selama 5 bulan kerja pun mereka tidak digaji, biaya tiket dan rapid pun ditanggung sendiri,”pungkasnya.

Edi mengungkapkan pasca kasus ini dinaikan ke tahap penyidikan, sejumlah langkah telah dilakukan penyidik salah satunya melakukan pengeledahan di lembaga tersebut. Dari hasil penggeledahan disita barang bukti berupa komputer printer, kwuitansi pembayaran, buku registrasi angkatan 16, brosur untuk tarik peminat, dan contoh seragam LKP BPN yang seperti pilot.

“Pengeledahan sudah dilakukan pada 10 juni lalu dipimpin kompol Marsena bersama tim subdit 4 ada sejumlah barang bukti yang kita sita untuk memperkuat penyidikan nanti,prosesnya masih terus jalan, ikuti terus saja,”tandasnya. (SAD).

Comment