by

Polres Aru Deklarasi WBK dan WBBM

Ambon, BKA- Gandeng Pemerintah Kabupaten Aru, Polres Kepuluauan Aru gelar deklarasi dan penanda tanganan piagam pencanangan pembangunan zona integriras Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (26/4).


Acara itu berlangsung di Kantin Bhayangkari Polres Kepulauan Aru, yang dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muin Sogalrey, Kapolres Kepulaun Aru, AKBP Sugeng Kundarwanto, Ketua DPRD, Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, Kepala Pengadilan Negeri Dobo, Kejari Kepulauan Aru, Andi Panca Sakti, Danlanal Aru, Letkol Laut (P) Qoirur Roziqin, Danramil 1503-03 Dobo, Inf Hj. Bakri Renhoat, para pejabat dilingkup Polres Kepulauan Aru serta tamu undangan.
Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Sugeng Kundarwanto menyebutkan, acara deklarasi penanda tanganan 16 program prioritas WBK dan WBBM, merupakan program nasional yang wajib dilaksanakan. Dan pelaksanaanya pun secara serentak di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
“Ini program Kapolri yang harus kita lakukan. Dan bukan saja di Kepulauan Aru, akan tetapi serentak diseluruh wilayah hukum RI,” tandasnya

Dalam pelaksanaannya, kata dia, selaku aparat pemerintah yang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab keamanan negara yang betul-betul bersih dari korupsi, perlu disampaikan bahwa sebelum digelarnya kegiatan, Polri sudah lakukan kajian-kajian yang matang.

Sebab mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pencanangan sangat dibutuhkan controlling secara berjenjang, yakni mulai dari daerah sampai pusat.

“Ini telah kami lakukan persiapan ke depan dengan mengembangkan sistem pelayanan terpadu, yaitu pelayanan satu atap. Mulai dari pelayanan SKCK, pelayanan SIM, pelayanan BPKB, kemudian pelayanan dari pada distabilitas. Semua menjadi satu atap disana ada playgroundnya,” ungkap Kapolres
Menurutnya, tujuan deklarasi tersebut untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Sehingga diharapankan kedepan Polres Kepulauan bisa mencapai WBK atau WBBM. Dan penilainya pun tidak seperti rangking atau nilai, akan tetapi sudah sepatutnya dilaksanakan demi mencapai pelayanan prima terhadap masyarakat.
“Jadi sinergitas akan kami bangun disini, kami tentunya akan bergandengan tangan dengan para forkopimda. Mudah-mudahan niat kami ini bisa dibantu, bisa didukung, bisa diberikan saran masukan dan kritik. Apa-apa saja yang kira-kira kedepan nanti perlu ada perbaikan dan evaluasi dalam internal Polri secara umum dan Polres Kepulauan Aru secara khusus,”kata Kapolres

Dijelaskan, sesuai instruksi surat keputusan Kapolri yang diterima pihaknya, ada tiga Polsek di Kepulauan Aru yang tidak diperbolehkan melakukan penindakan terhadap setiap kasus yang terjadi diwilayah hukumnya masing-masing. Tetapi mengedepankan penindakan secara restorative justice. Hal itu dilakukan karena minimnya SDM penyidik di Polres Kepulauan Aru.
“Ini fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Sebab dalam penanganan sebuah perkara pidana setidaknya harus S1 dan punya basic hukum. Jadi tiga Polsek yang tidak diperbolehkan lakukan penindakan tetapi kedepankan restorative justice. Lain halnya dengan Polsek yang SDMnya memadai, ya boleh lakukan penindakan. Tetapi restorative justice tetap dikedepankan,” pungkasnya. (WAL)

Comment