by

Polres Buru Sosialisasi Saber Pungli Di Desa Sawa

Ambon, BKA- Polres Pulau Buru melakukan sosialisasi UU. No. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan Perpres Nomor 87 tahun 2016, di Kantor Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, beberapa waktu lalu.

Sosialisasi untuk meminimalisir dan menanggulangi praktek pungutan liar (pungli) itu dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Pulau Buru, Iptu Yusuf Ali, Penjabat Kepala Desa Sawa, Djufri Bugis, serta perwakilan masyarakat Desa Sawa.

Kanit Polmas, Bripka Rustam, pada sosialisasi itu menyampaikan tentang pandangannya mengenai pungutan liar (pungli) sebagaimana Perpres nomor 87 tahun 2016.

“Kami sangat Kecam pungutan liar, dimana definisi dari pungutan liar adalah pungutan berupa biaya yang diminta tidak sesuai dengan apa yang di tetapkan oleh pemerintah,” kata Bripka Rustam, kepada BeritaKota Ambon, Sabtu (27/2).

Dalam keterangannya, ia memaparkan, praktek pungli yang biasanya terjadi di pemerintahan desa diawali dengan adanya dugaan permintaan biaya tambahan operasional, ketika ada masyarakat yang melakukan pengurusan admininstrasi di kantor desa.


Disisi lain, lanjut dia, adanya faktor budaya yang melekat ditengah-tengah masyarakat mengenai kemurahan hati ketika ada pelayanan dari pemerintah desa yang sangat baik, juga menjadi faktor penyebab.

“Kadang-kadang kita di bagian timur sini, jiwa malu hati sangat tinggi. Kalau kita sudah datang di kantor desa, lalu dari kantor desa sudah layani kita dengan baik, ramah, dan cepat, ya mungkin kita dengan terima kasihnya, ini ada sedikit uang pulsa atau uang rokok. Itu kan kita tidak minta,” ungkapnya.

Olehnya itu, pihaknya meminta kepada pemerintah desa untuk memasang informasi mengenai pencegahan pungutan liar di sekitar kantor desa, teasuk di Kantor Desa Sawa.

Dia menghimbau kepada masyarakat dan seluruh stakeholder lainnya, untuk bekerja sama dalam mengawasi dan memberantas pungutan liar, khusunya di Desa Sawa.

“Jadi kita sama-sama mengawasi pemerintah desa yang ada di sini. Disini kan ada BPD, bagaimana BPD bisa mengawasi pemerintah desa yang ada di sini. Mungkin di depan kantor desa bisa pasang stiker “tolak pungli” atau membuat keterangan di kantor desa ini tidak di pungut biaya,” pungkasnya (MG-1).

Comment