by

Polres MBD Usut ADD Wonreli

beritakotaambon.com – Diduga ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan ADD dan DD terkait penyaluran dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Wonreli, membuat polisi masuk usut.

Informasi yang diterima media ini, kasus ini, Inspektorat Kabupaten MBD telah menyerahkan hasil auditnya ke Polres MBD untuk ditindaklanjuti dari sisi hukum.

“Hasil audit itu ada bermasalah terkait pertanggungjawab kerugian keuangan negara, jadi sudah direkomendasikan kepada polisi untuk masuk usut,” ujar sumber menolak namanya di beritakan, Minggu (26/9).

Kata dia, proses penyelidikan sudah berlangsung, bahkan agenda pemeriksaan saksi-saksi sudah berlangsung.
“Pemeriksaan sudah jalan, agenda pemeriksaan saksi juga sudah berlangsung,” jelasnya.

Sumber itu mengaku, langkah hukum diambil Polres MBD, karena sudah dilakukan komunikasi persuasif bersama pihak-pihak terkait untuk pengembalian kerugian negara, sayangnya diduga oknum-oknum yang diduga merupakan dalang dari kasus ini tidak merespon.

“Karena tidak merespon niat baik itu,( pengembalian), makanya polisi masuk usut,” tandas sumber itu.
Terpisah, Kasat Reskrim Polres MBD, AKP Sulaiman, yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Hanya saja, karena kasusnya masih dalam penyelidikan, sehingga belum bisa diekspos ke khalayak ramai.

“Kita masih dalam pengembangan terkait kasus ini. Penyelidikan sudah jalan. Tapi belum bisa kita ekspos ke publik jadi nanti ikuti saja rangkaian penyelidikan yang berlangsung,” tandas Sulaiman Singkat.

Baca juga: Tak Cukup Bukti, AM Dinyatakan Tak bersalah

Data yang dihimpun Beritakota Ambon, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya, ada sejumlah Rp. 525 juta anggaran BLT yang raib di ruangan Bendahara Desa Wonreli.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya menemukan duit ratusan juta rupiah dana BLT Desa Wonreli itu hilang pada Desember 2020 setelah Bendahara Desa (Bendes) atas persetujuan penjabat Kepala Desa (Kades) Wonreli melakukan pencairan BLT tahap ketiga.

Anehnya, seusai penghitungan di bank bukannya dana BLT disalurkan ke penerima, malahan dengan sengaja disimpan di dalam lemari (billing kabinet) Bendes Wonreli. Sejauh ini ruangan itu dihuni Bendes dan Sekretaris Desa (Sekdes) Wonreli. Kunci ruangan dipegang Bendes dan Sekdes Wonreli.

Saat dimintai keterangan petugas Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya, Sekdes Wonreli berdalih dirinya tidak tahu-menahu soal keuangan karena dirinya tidak berurusan dengan keuangan. Lagi pula, kelit Sekdes Wonreli, selama ini kunci lemari hanya dipegang Bendes Wonreli.

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya tidak ditemukan fisik dana BLT tahap ketiga bagi masyarakat penerima di Desa Wonreli.Ketika ditanyakan petugas Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya, Bendes Wonreli berdalih dana tersebut hilang dalam ruangannya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya M.Rijoly membenarkan peristiwa raibnya Rp 525 juta dana BLT tahap ketiga Desa Wonreli tersebut.

’’Di hadapan kami, Bendes Wonreli telah mengakui uang tersebut sudah tidak ada. Sebagai pemeriksa, kami sudah berupaya mendesak bendes agar jujur kepada kami karena awalnya kami menduga jangan-jangan ada upaya mengaburkan dana tersebut. Namun di hadapan kami, bendes bersumpah dana tersebut hilang dan berdasarkan pengakuan itu sudah kami masukan dalam berita acara pemeriksaan,’’ jelasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ujar Rijoly, pihaknya telah membuat telaah ke Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Noach agar dapat memberikan pertimbangan terkait kasus ini.

Baca juga: Tersangka ADD Haruku Belum Diekspos

Rijoly menegaskan apa pun alasannya terkait raibnya dana BLT tahap ketiga Desa Wonreli, pejabat Kades Wonreli harus turut bertanggungjawab karena ada kelemahan dari segi kontrol atau pengawasan sehingga menyebabkan penyaluran BLT tahap ketiga desa Wonreli mengalami penundaan hingga saat ini.

Inspektorat sendiri telah memeriksa buku catatan pengeluaran milik bendes Wonreli dan menemukan beberapa transaksi pembayaran operasional dan honorarium staf di desa Wonreli dan BPD namun jumlahnya hanya sekitar Rp 20 jutaan dan tidak sesuai jumlah pagu BLT tahap ketiga yang diraib. (SAD)

Comment