by

Polres SBT Diminta Seriusi Masalah Negeri Kian

Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Azis Keliandan meminta keseriusan pihak Polres SBT dalam menangani kasus penyalahgunaan kewenangan serta keuangan DD dan ADD tahun 2020, yang diduga dilakukan Abdul Rajak Weul Artafela selaku Kepala Pemerintah Negeri Kian, Kecamatan Kian Darat, SBT.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, sangat mengharapkan keseriusan Kapolres SBT, Andre Sukendar beserta jajarannya dalam menangani kasus tersebut. Pasalnya, hingga saat ini belum ada titik terang dari pihak penegak hukum. Padahal, masalah tersebut sudah lama ditangani Polres SBT.

“Sempat dalam rapat paripurna penetapan dua Ranperda Jumat pekan kemarin itu, saya sudah langsung ingatkan pak Kapolres SBT untuk seriusi persoalan penyalahgunaan kewenangan serta penyalahgunaan keuangan negara, yang diduga dilakukan Kepala Pemerintah Negeri Kian Abdul Rajak Weul Artafela terhadap dana desa dan alokasi dana desa tahun 2020 di Negeri Kian. Maka itu saya ingatkan lagi, agar kasus ini segera dituntaskan,” tandas Keliandan, saat dihubungi koran ini, Kamis, (27/5).

Politisi PDIP ini juga mengaku, para paripurna pekan lalu, Ia telah meminta penjelasan resmi Kapolres SBT terkait masalah tersebut dihadapan sejumlah stakeholder yang hadir dalam paripurna penetapan dua ranperda menjadi perda.
“Selaku wakil rakyat saya sudah meminta agar ada penjelasan resmi dari Kapolres SBT atau pihak terkait, menyangkut persoalan yang ada di Negeri Kian. Dan saya harap, bisa ditindaklanjuti. Karena masyarakat juga bertanya-tanya soal kasus tersebut,” sebutnya.

Ia menyebutkan, sebelumnya juga kecewa dengan sikap Polres SBT. Yang mana kasus penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa itu sudah disampaikan ke pihak hukum beberapa tahun lalu. Anehnya, tidak ada kejelasan hukum hingga saat ini.

Bahkan tidak ada langkah-langkah serius yang dilakukan Polres SBT untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Sampai sekarang tidak ada langkah-langkah yang disampaikan pihak Polres untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tutur Keliandan.

Persoalan tersebut, lanjut dia, bahkan telah disampaikan kepada Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas melalui forum paripurna. Sehingga diharapkan ada keseriusan dari Polres SBT untuk segera menutnaskan kasus tersebut.

“Saya sudah beberapa kali sampaikan keluhan rakyat Negeri Kian terkait masalah pemerintahan. Ini perlu saya sampaikan ke bupati, agar di 100 hari kerja segera, raja tersebut dipanggil dan diselesaikan persoalannya,” harapnya. (SOF).

Comment