by

PPKM Jangan Batasi Ibadah Masyarakat

Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, yang diperketat lewat instruksi walikota nomor 2 dan 3 tahun 2021, dinilai banyak menimbulkan kecemasan bagi sebagian masyarakat Kota Ambon. Salah satunya terkait larangan shalat Idul Adha 1442 Hijriyah.

Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally, mengaku, dengan penerapan PPKM Mikro dan ditindaklanjuti oleh instruksi walikota, harusnya tidak serta merta membatasi orang beribadah di masjid atau lainnya. Termasuk membatasi shalat Idul Adha 1442 Hijriyah.

“Soal PPKM ini diharapkan dapat meminimalisir penyebaran Covid-19. Kemudian dengan pembatasan ini tidak serta merta dilakukan pembatasan beribadah di masjid. Apalagi shalat Idul Adha di kota Ambon. Karena sampai saat ini, Satgas Covid belum lakukan rapat dengan DPRD terkait kebijakan PPKM mikro. Jadi yang menjadi kegelisahan masyarakat saat ini, terkait ibadah di masjid. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Tetapi masyarakat dapat dianjurkan untuk menjaga protokoler kesehatan,” tandas Wally, kepada wartawan, lewat rilisnya kepada Koran ini, Jumat (9/7).

Ketua DPD PKS Kota Ambon ini menilai, Pemkot Ambon perlu melakukan pengecekan secara massif di lingkungan kota Ambon, baik desa/negeri maupun kelurahan sampai tingkat RT/RW terkait pengecekan untuk mengetahui kondisi lingkungan yang masuk dalam zona merah.

“Jika lingkungan itu tidak bermasalah, maka masyarakat dapat melakukan sholat lima waktu, dan sholat Idul Adha di masjid lingkungan RT/RW dengan selalu menjaga protokol kesehatan,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini masyarakat telah dihimbau untuk melakukan vaksinasi Covid-19, dan semua orang nekat berbondong-bondong datangi lokasi untuk menjalani vaksin. Dan hal itu karena banyak kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakat yang tidak melakukan vaksin.

“Begitu banyak antusias masyarakat mengikuti vaksin, pertanda masyarakat juga dapat mengikuti anjuran pemerintah,” cetusnya.

Anggota DPRD dua periode ini juga menilai, saat PPKM Mikro dijalankan Pemkot Ambon, maka perlu mengevaluasi tim gugus untuk 14 hari kedepan. Hal tersebut karena pengaruh yang ditimbulkan dari PPKM mikro terhadap dampak pengurangan penyebaran covid atau tidak, dampak ekonomi bagi masyarakat, dan yang terpenting tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat.

“Kedepan apapun yang dilakukan pemerintah dengan mudah, dapat diukur keberhasilan suatu program. Jika angka penularan Covid-19 meningkat, berarti ada yang kurang pas dilakukan oleh pemerintah dalam memutus rantai penularan,” duganya.

Menurut Wally, masyarakat sudah sangat menderita sejak dilakukan PSBB, PSBB transisi 21 hingga PPKM di kota Ambon. Sementara banyak bantuan pemerintah tidak menyentuh semua masyarakat yang membutuhkan.

Maka itu, lanjut dia, Pemkot Ambon perlu melakukan kebijakan yang dapat merngurangi penderitaan masyarakat dengan bantuan sembako. Apalagi daya jual dan beli masyarakat mengalami penurunan yang sifnigfikan.

“Saat Ambon ditetapkan sebagai zona merah, menyusul makin tingginya angka kasus Covid-19 dan penyebarannya. Tugas Satgas yang makin berat perlu diikuti sosialisasi di masyarakat. Diharapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga protokoler kesehatan. Karena masyarakat menyadari bahwa mereka punya andil bersama pemerintah dan stakeholder lainnya dalam memutus mata rantai penyebaran,” terangnya.

Wally menambahkan, dalam menjalankan instruksi walikota nomor 2 dan 3 tahun 2021, seluruh pegawai Pemkot Ambon dapat diizinkan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Namun hal tersebut tidak berlaku bagi seluruh masyarakat.

“Karena masyarakat perlu mencari makan sendiri, sehingga kerja di luar rumah tidak bisa dielakkan. Sehingga perlu perhatian pemerintah bagi masyarakatnya juga di kota Ambon,” harapnya. (UPE)

Comment