by

PPKM Kota Ambon dan Kemarahan Publik

Oleh: Nardi Maruapey – Mahasiswa Unidar Ambon

Di tengah situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi khususnya diberbagai daerah di Indonesia yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan dibuatnya kebijakan-kebijakan dalam rangka menghadapi dampak akibat penyebaran dari Covid-19. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat mempunyai tujuan utama yakni menyelesaikan permasalahan.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Irfan Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of
actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyaitujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Kemunculan Covid-19 menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Situasi dan kondisi yang awalnya baik-baik saja pun berubah menjadi keadaan darurat yang hampir semua orang (termasuk pemerintah) tidak tahu kapan peristiwa ini akan berakhir. Agar semua aktifitas masyarakar dapat berjalan dengan normal.

Pada posisi di tengah situasi dan kondisi darurat seperti ini, pemerintah sebagai pengambil dan pembuat kebijakan serta penyelenggara negara mesti bertindak secara cepat sekaligus tepat sasaran untuk kebaikan seluruh masyarakat. Minimal tidak ada yang dirugikan atau merasa terancam dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Namun, sepertinya semua hal yang dibuat terkait kebijakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan banyak orang (publik). Publik menilai ada semacam kesalahan sehingga berujung pada kemarahan kepada mereka yang membuat kebijakan itu (baca: pemerintah).

Dengan semakin meluas dan bertambahnya penyebaran angka korban Covid-19 sampai kita masuk pada masa vaksinasi secara massal di seluruh Indonesia, yang bersamaan dengan itu pemerintah lalu memberlakukan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dibeberapa daerah seperti Jawa dan Bali yang memang angka kasus Covid-19 yang paling besar. Tetapi bukan hanya di Jawa dan Bali, kota Ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku juga menerapkan aturan PPKM ini.

PPKM adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19.

Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM episode lanjutan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Pemberlakuan PPKM di Indonesia sudah melewati beberapa tahap antara lain: 1) PPKM jilid satu dengan 2 tahap yang diberlakukan dari 11 Januari – 8 Februari 2021; 2) PPKM mikro dengan beberapa tahap diberlakukan dari 9 Februari – 25 Juli 2021; 3) PPKM darurat diberlakukan dari 3 – 20 Juli 2021; dan 4) PPKM level 1-4 diberlakukan dari 21 Juli – 2 Agustus 2021. Pemberlakuan PPKM dengan 4 tahap ini dilakukan dengar berdasar Instruksi Mendagari No. 1 – 22 Tahun 2021.

Sedangkan untuk kota Ambon sendiri pemberlakuan PPKM dengan berdasar pada Instruksi Wali Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 Di Tingakat RT/RW, Desa/Negeri dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 yang terdiri dari 8 instruksi yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2021. Ada juga Surat Edaran Nomor: 443.27/09/SE/2021 tentang PPKM Berbasis Mikro.

Yang diberlakukan dalam PPKM utamanya membatasi aktifitas masyarakat, diantaranya: membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75% dan kerja dari kantor (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat; melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring; menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, melarang kerumunan lebih dari tiga orang, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan pada kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai pukul 19.00 WIB.

Dampak dari pemberlakuan PPKM ini tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat terutama masyarakat perkotaan. Bahwa di beberapa kota ada kesengsaraan pada aspek memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dampak dari PPKM ini bagi masyarakat perkotaan dari berbagai kalangan, di antaranya: 1) untuk masyarakat yang seakan terpenjara dengan aktifitas yang dibatasi, kebutuhan sehari-hari makin susah didapatkan. 2) untuk para pedagang/pengusaha mengalami penurunan pendapatan signifikan dengan tidak bisa beraktifitas selama sehari penuh. 3) untuk para pekerja yang banyak mengalami PHK atau diberhentikan atas jam kerja yang dibatasi. 4) untuk pelajar yang harus belajar lagi secara daring dari rumah yang berakibat pada efektitas pembelajaran di sekolah maupun di kampus.

Kita bisa memahami pasti ada banyak orang yang tidak bisa menerima pemberlakuan PPKM ini dan kemudian perpanjangannyai. Sebagian besar mengeluh karena kebijakan PPKM ini membuat masyarakat mengalami kelumpuhan ekonomi. Aktivitas masyarakat terhambat total.

Melihat reaksi dari masyarakat yang berujung pada kemarahan publik terkait penerapan PPKM untuk membatasi aktifitas masyarakat di kota Ambon menjadi sebuah ironi. Hal ini dinilai keluar jalur dari apa yang seharusnya menjadi tujuan dibuatnya suatu kebijakan itu sendiri yakni sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Yang terjadi justru sebaliknya, muncul masalah baru dari pemberlakuan PPKM ini dibeberapa daerah.

Publik yang sadar langsung meresponnya dengan melakukan aksi demontrasi baik yang dilakukan gelombang massa dari masyarakat maupun mahasiswa sebagai pengontrol atas kerja-kerja pemerintah kita. Publik dengan tegas menolak PPKM diberlakukan di kota Ambon sebagai salah satu poin tuntutan. Tuntutan itu merupakan wujud nyata dari bentuk kemarahan publik. Keluhan mereka (baca: masyarakat dan mahasiswa) patut didengar.

Publik menyadari PPKM sangat berbahaya untuk kondisi ekonomi masyarakat dan kebutuhan sehari-hari masyarakat serta mengambat seluruh aktifitas publik. Pemerintah juga mesti tanggap atau responsif dalam merespon kemarahan dari publik ini.Pemerintah yang responsif itu adalah pemeritah yang selalu tanggap secara cepat menanggapi apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan rakyat sebagai pemilik konstituen. Kalau tidak begitu, celaka demokrasi. Artinya, pemerintah tidak boleh tebal telinga – apalagi tutup telinga dari suara-suara minor yang berasal dari mayoritas rakyat. Jangan abai serta acuh. Karena sekali lagi, bisa celaka demokrasi. (**)

Comment