by

Praktik Sidang Virtual Dikritik

Ambon, BKA- Praktik sidang virtual atau online yang dilaksanakan Pengadilan Negeri (PN) Ambon selama masa pandemi Covid-19, dikritik.

Praktisi hukum, Fileo Pistos Noija, mengaku, tidak puas dengan persidangan yang digelar secara virtual di PN Ambon.

Menurut dia, sidang virtual membuat pencari keadilan yang duduk di kursi terdakwa sulit mendapatkan haknya. Sehingga sidang itu terkesan hanya memenuhi administrasi KUHP, yakni, ada hakim, jaksa, pengacara dan terdakwa.

Padahal amanat undang-undang, mengharuskan persidangan menyatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah.

“Yang kita jumpai dalam sidang virtual, tidak pernah terjadi. Ketika proses sidang jalan, hakim tanya, terdakwa dengar atau tidak. Kadang terdakwa dan saksi, bilang tidak dengar. Tapi sidang berjalan terus. Ini yang membuat kita kesal dan tidak puas dengan hal ini. Makanya saya bilang hanya memenuhi administrasi dari KUHP itu saja. Padahal yang inti dari pada pasal itu, yang mengatakan benar katakan benar, dan salah katakan salah. Tapi itu tidak terjadi disana,” ungkap Noija, ketika dihubungi koran ini, Minggu (14/2).

Dalam proses persidangan, lanjutnya, terdakwa dan saksi harus diuji keterangannya, apakah benar atau tidak benar. Karena kata benar atau tidak benar, itu bukan hanya soal ucapan. Tetapi juga tergantung mimik dan lafal yang mereka sampaikan dan perlihatkan. Sehingga hakim bisa menyimpulkan, yang disampaikan terdakwa dan saksi itu seperti apa.

“Ini karena apa, dari jaringan yang tidak mendukung itu. Kita bicara saja, putus-putus. Lalu hakim dan jaksa mau mengambil kesimpulan seperti apa?,” katanya.

Pengacara senior ini mengaku, bagaiman hakim dan jaksa bisa mewujudkan kebenaran itu, ketika pembuktian di persidangan dengan kondisi seperti itu. Bahkan terkadang karena jaringan kurang baik, persidangan kemudian ditunda, padahal para saksi sudah datang dari jauh.

“Lalu bagaimana dengan mewujudkan kebenaran itu kalau kita terlena dengan kondisi seperti ini,” katanya.

Sebagai praktisi hukum, terangnya, dia merasa takut jika hal ini terus terjadi di Pengadilan Negeri Ambon. Karena kadang, jaksa penuntut umum dipersidangan menunjukan alat bukti lewat virtual, padahal harusnya alat bukti itu harus dilihat secara nyata atau dilihat langsung dalam persidangan.

“Jadi sekali lagi, persidangan virtual ini bisa saya katakan, terjadi kriminalisasi hukum bagi para pencari keadilan,” ungkanya.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Ambon, Lucky R. Kalalo, mengatakan, mekanisme persidangan melalui virtual diatur langsung Kementrian Kesehatan, demi mencegah penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan surat untuk dilakukan persidangan online.

Selama ini, katanya, persidangan yang berlangsung di pengadilan terhadap orang-orang pencari keadilan, sudah berjalan maksimal. Meski terkadang mengalami penundaan sidang akibat gangguang jaringan.

“Meski kita tunda sidang, namun penanganan perkara tidak melebihi masa-masa penahanan terdakwa. Sehingga tidak berlarut-larut dalam penyelesaian perkara tersebut. Dan hal ini juga tentu tidak sama sekali berdampak pada tuntutan jaksa maupun putusan majelis hakim. Karena dalam persidangan, pemeriksaan alat bukti telah sungguh-sungguh dilakukan hakim dalam persidangan,” tandas juru bicara ketua PN Ambon itu.(SAD).

Comment