by

Praktisi Desak Tetapkan Tersangka PLTMG Namlea

Ambon, BKA- Penyidik Kejati Maluku kembali didesak agar segera melakukan penetapan tersangka, pada kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea di Kabupaten Buru.

Desakan itu disuarakan salah satu praktisi hukum Maluku, Fileo Pistos Noija, sebab hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara pada kasus itu, sudah diserahkan tim auditor BPKP Perwakilan Maluku-Malut kepada Kejati Maluku.

“Kan hasil audit sudah diterima, maka Kejati harus tetapkan tersangka. Itu progresnya seperti itu. Tidak bisa jaksa lama-lama, karena publik sementara menunggu status hukum kasus ini,” ungkap Noija, kepada BeritaKota Ambon, Selasa (8/12).

Namun dia mengingatkan Kejati Maluku, harus berhati-hati dalam setiap proses pentahapan yang dilakukan dalam perkara ini. Mengingat mereka pernah kalah praperadilan melawan Fery Tanaya selaku penjual lahan kepada PLN Maluku, yang diduga bermasalah.

“Pernah kan Fery Tanaya jadi status tersangka, tapi kan statusnya sudah tidak lagi. Ini yang mesti dipikirkan baik-baik Kejati Maluku. Sebab bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut versi Fery Tanaya pun akurat, sehingga menang praperadilan,” ujarnya.

Dia pun mengatakan, dalam perkara ini, jika memang pihak PLN Wilayah Maluku diseret sebagai orang yang akan bertanggungjawab, maka tentunya mereka masuk dalam kategori penadah. Sebab PLN yang mengelolah uang negara.

”Jika memang PLN diseret lagi, maka sudah pastinya PLN di katergorikan sebagai penadah, karena membeli tanah negara dengan uang negara. Namun jika dalam transaksi pembelian lahan tersebut PLN tidak mengetahui bahwa itu tanah negara, maka PLN bisa lolos dari jeratan jaksa,” jelas Noija.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapululette, yang dikonfirmasi mengatakan, untuk berkas kasus dugaan tipikor pembelian lahan untuk kantor PLTMG Namlea, saat ini hasil auditnya sudah turun.

“Memang benar, auditnya sudah turun ke tim penyidik,” akui Sapulette, Selasa (8/12).

Walau begitu, Sapulette, enggan untuk berkomentar terlalu jauh dikasus itu. Terutama terkait penetapan tersangka. “Penyidik baru terima hasil audit, diikuti saja setiap perkembangan. Akan kami sampaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Henry Lusikooy selaku kuasa hukum Fery Tanaya, mengklaim, peran PLN Wilayah Maluku tidak bisa dilepaskan dari masalah penjulan lahan untuk kantor PLTMG di Kabupaten Namlea itu.
Sebab PLN merupakan pihak yang mengelola uang negara, sedangkan Fery Tanaya merupakan pihak yang menerima uang.

Jadi katanya, jika memang Kejati Maluku menetapkan Fery Tanaya sebagai tersangka, maka pihak PLN juga harus ikut tersangka. “Ini kan menurut pengakuan auditor BPKP waktu kemarin klarifikasi Fery Tanaya di Kejati, bahwa, atas perbuatan Abdul Gafur selaku pihak pengukur tanah, membuat Fery Tanaya dengan PLN korban. Nah, ini kan pengakuan BPKP sendiri. Maka otomatis, jika Fery Tanaya dijadikan tersangka, maka PLN juga harus tersangka dong,” ungkap Henry Lusikooy, ketika ditemui di kantor Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (26/11) lalu.

Dia mengungkapkan, Fery Tanaya saat itu diklarifiksi dengan tiga pertanyaan oleh auditor BPKP. Yakni, bagaimana Fery Tanaya memperoleh tanah itu dan pertanyaan klarifikasi lain.

Ada satu pertanyaan di BAP, salah dipahami auditor BPKP. Yakni terkait bukti surat Erfak. “Bukti surat Erfak itu kan atas nama Yacob Wakano. Jadi yang jual tanah Erfak itu bukan Fery Tanaya, tapi dijual oleh ahli Waris Yacob Wakono, yang dijual ke Fery Tanaya dan dibuat akte jual belinya oleh PPAT. Jadi kalau bilang tanah Erfak tidak bisa di jual beli, masa seorang camat tidak mengetahui tentang aturan itu. Pasti dia tahu lah, karena sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan karena sudah dikuasai sekian lama, perkebunan Fery Tanaya ada disitu. Dan juga diakui pemerintah Negeri Lilialy, bahwa itu tanah milik ahli waris Yacob Wakano. Sehingga Wakano memberikan kuasa menjual melalui Saherlawan, yang kemudian menjualnya ke pak Fery Tanaya,” jelas Lusikooy.

Menurutnya, selama ini, Fery Tanaya tidak pernah menawar untuk membeli lahan itu. Nmun mereka yang menawarkan kepada Fery Tanaya untuk membeli lahan tersebut. Sehingga kemudian dibuat akta oleh PPAT.

“Makanya, kalau Kejati bilang itu tanah negara. Kita kemarin klarifikasi pertanyakan, kalau memang tanah negara, maka harus tunjukan buku aset negaranya. Hanya saja mereka tidak bisa membuktikan. Sehingga bisa kita berkesimpulan, bahwa tanah itu tidak masuk aset negara,” bebernya.

Sesuai alasan Kejati, tanah Erfak tidak bisa dijualbelikan, namun hal itu menurut pendapat ahli. Sehingga Kejati tidak bisa membuat kasus ini sebagai suatu tindak pidana. Dan kalaupun kesalahan yang di buat Abdul Gafur Laitupa ketika melakukan salah pengukuran, maka perkara ini masuk ranah perdata.

”Jadi kan pak Abdul Gafur Copy paste dokumen di komputer. Itu dia sudah ganti nama, tapi sudah ada nomor. Tapi hal ini kan administrasi saja. Makanya harus digugat perdata,” kesalnya.(SAD).

Comment