by

PRKP Verifikasi Data Warga Penghasilan Rendah

Ambon, BKA- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), sementara melakukan verifikasi data warga yang berpenghasilan rendah. Ini dilakukan untuk rencana program rumah tidak layak huni.

“Sekarang kita lagi mengumpulkan data warga. Setelah itu, kita verifikasi,” ungkap Kepala Dinas PRKP Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, ketika dikonfirmasi wartawan di Balai Kota, Rabu (31/3).

Diakuinya, kemungkinan bulan Mei 2021 mendatang Dinas PRKP Kota Ambon akan melaksanakan program rumah tidak layak huni. Yang mana akan bermanfaat untuk warga yang telah terverifikasi.

“Kemungkinan program itu akan jalan pada Mei atau Juni tahun ini. Untuk itu, kita lagi berupaya mengumpulkan data warga yang punya penghasilan rendah. Sehingga nantinya program ini akan dirasakan mereka,” ujarnya.

Apa yang dilakukan pihaknya, kata pasti tidak terlepas dari perintah atau aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat (pempus). Untuk itu segala jenis persyaratan dalam program ini pasti akan dilakukan.

“Kami kerja sesuai aturan Pemerintah pusat. Jadi warga yang ingin mendapatkan bantuan lewat program rumah tidak layak huni ini harus bisa memenuhi persyaratan. Seperti KK atau KTP dan lain-lain,” sebutnya.

Tambah dia, bagi warga yang akan menerima bantuan dimaksud, pastinya akan lolos administrasi. Jika sertifikat tanah yang dimiliki bukan berstatus hak milik. “Kalau mereka kontrak rumah atau numpang, maka tidak bisa. Semua ini sesuai aturan, ” jelasnya.

Jadi dia menegaskan, yang akan dapat bantuan tersebut, mereka yang memiliki sertifikat tanah. “Bantuan tersebut tidak bisa diberikan kepada Keluarga yang status tinggalnya kontrak atau sejenisnya. Begitu yah, ” pungkasnya. (IAN)

Comment