by

Program Kotaku Tahun 2021 Tidak Merata

Ambon, BKA- Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, khusus di Maluku, programnya tidak merata.

Pasalnya lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, programnya hanya berjalan di tiga wilayah, yakni, Kota Ambon, Maluku Tengah (Malteng) dan Kota Tual.

Padahal kawasan kumuh bukan hanya ada di tiga di kabupaten/kota itu, namun menyebar pada semua kabupaten/kota di Maluku secara keseluruhan. Sehingga memerlukan perhatian Kementerian PUPR secara merara.

Lewat rapat bersama dengan Dinas PUPRD Provinsi Maluku dan konsultan perancang program Kotaku, Komisi III DPRD Maluku meminta, agar pada program berikutnya, Kemterian PUPR lewat konsultas dapat melibatkan kabupaten/kota lainnya. Sehingga ada pemerataan dalam penuntasan wilayah-wilayah kumuh di seluruh Maluku.

Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Arifudin, mengatakan, program kerja Kotaku di tahun 2021, khusus Kota Ambon terjadi penambahan 17 dari sebelumnya hanya 15 kawasan, yakni, Teluk Ambon dan Baguala, sesuai SK Walikota Ambon.

“Itu memang SK Walikota yang kita instruksikan, sewaktu masih di DPRD Kota Ambon. Dan sekarang ada penambahan dua kawasan program Kotaku dari sebelumnya 15 menjadi 17 kawasan, yakni, Teluk Ambon dan Baguala,” ungkap Rovik dalam rapat.

Kotaku, kata Rovik, merupakan program yang sudah pernah ada. Hanya berganti nama. Dulunya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Saat itu programnya merata di 11 kabupaten/kota. Tapi setelah berganti nama menjadi Kotaku, programnya hanya terfukus pada tiga wilayah kota, yakni, Kota Ambon, Tual dan Kota Masohi di Maluku Tengah.

“Bicara Kota sesuai nomenklatur, di Maluku hanya ada dua, yakni, Kota Ambon dan Tual. Tadi kalau ada rekan-rekan yang menyampaikan beberapa pikiran, itu karena dari tiga wilayah program Kotaku ada nama Kota Masohi yang harusnya Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Sehingga jika ada nama Kota Masohi, bisa membuka ruang untuk kota kabupaten lainnya, seperti Kota Bula, Namlea, Namrole, dan kota-kota lainnya masuk dalam program Kotaku,” sarannya.

Terhadap itu, Anggota Komisi III lainnya, Fauzan Alkatiri, juga mempertanyakan pihak Konsultan yang menjalankan program Kotaku. Apa yang menjadi acuan kota di Malteng ditunjuk sebagai lokasi pengembangan wilayah kumuh lewat program Kotaku. Karena sebagai representatif masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timut (SBT), dirinya juga ingin program Kotaku berada di wilayanya, karena Kota Bula merupakan wilayah yang sering terkena banjir dimusim penghujan.

“Di Bula itu setiap saat dimusim penghujan sering terkena banjir, karena kumuh dan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Sehingga kenapa kemudian kondisi seperti tidak masuk dalam progran Kotaku,” tanyanya.

Usai rapat, Wakil Ketua Komisi III sekaligus pimpinan rapat, Hata Hehanussa, kepada awak media mengatakan, rapat yang melibatkan Dinas PUPR dan Konsultas program Kotaku, membahas bagaimana delapan kabupaten/kota lainnya juga bisa masuk dalam program Kotaku. Jangan hanya Kota Ambon, Tual dan Kota Masohi saja.

“Inti dari rapat tadi adalah, bagaimana pihak Konusltan program Kotaku bisa melakukan koordinasi data, sekaligus melakukan koordinasi dengan DPRD dalam rangka mengupayakan mendapat sumber dana dari APBN lewat perwakilan kita yang ada di DPR RI,”harapnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi pihak Konsultan, di tahun 2021, sebenarnya Maluku tidak mendapat anggaran untuk program Kotaku. Namun lewat koordinasi politik empat anggota legislatif Maluku di DPR RI, telah diinformasikan Maluku sebagai salah satu provinsi di Indonesia mendapat program Kotaku.

“Nah? hari ini kita coba mendorong, banyak program Kotaku ini yang sangat bermanfaat, karena program Kotaku bukan hanya sekedar membangun infrastruktur, tapi juga mendorong masyarakat dengan melakukan komunikasi masyarakat lewat berbagai pemberdayaan. Disamping itu juga mengatur tentang tata kelola lingkungan pada wilayah kumuh, untuk bisa tertata dengan baik,” jelasnya.

Bahkan dalam program Kataku di tahun 2022 mendatang, selain APBN, komisi III juga akan mencoba mendorong agar bisa terbantu lewat APBD. Sehingga dengan adanya itu, kemungkinan pemerataan programnya akan bisa dilakukan. (RHM)

Comment