by

Protokol Kesehatan Harga Mati di Pilkada 2020


“Ngobrol Pilkada”

Ambon, BKA- Protokol kesehatan (Prokes) dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan Pilkada serentak 2020 yang demokratis dan aman. Sehingga butuhkan kesadaran masyarakat selaku pendukung masing-masing bakal pasangan calon bupati maupun wakil bupati di 4 kabupaten yang ada.

Hal ini difokuskan dalam Obrolan Pilkada 2020, yang digagas Forum Demokrasi Maluku di Kantor Harian beritakota Ambon, Selasa (8/9). Dengan tema “Menakar Politik Lokal dan Arah Pembangunan Daerah”, yang dipandu langsung oleh Koordinator Forum Demokrasi Maluku, Cheva.

Kegiatan edukasi politik ini turut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Elly, Sekretaris DPD PDIP Maluku, Edwin Adrian Huwae yang juga Anggota DPRD Maluku, Wakil Ketua DPD Golkar Maluku, Yusril AK Mahedar serta Ketua DPW PKS Maluku, Aziz Sangkala yang diwakili anggota Bapilu PKS, La Ole.

Diskusi politik ini, diharapkan dapat mengedukasi seluruh masyarakat Maluku, terkhusus untuk 4 kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak, seperti Buru Selatan (Bursel), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru.

Agar, tidak hanya menghasilkan Pilkada yang aman dan demokratis semata, tetapi tidak menjadi wahana penyebaran kluster baru dalam setiap tahapan Pilkada. Demi mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19.

Dalam paparannya, Ketua KPU Maluku, Syamsul Kubangun menilai, pihaknya tidak mungkin melarang pelaksanaan kampanye tatap muka dalam situasi pandemi ini. Karena hal itu termaktub di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang bentuk-bentuk kampanye. Maka inovasi yang dapat dilakukan KPU diantaranya, dengan mengedepankan protokol kesehatan.

“Kampanye terbuka masih mungkin dilakukan di daerah-daerah tertentu yang tergolong aman dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Dengan ketentuan hanya dihadiri paling sedikit 100 orang,” sebut Kubangun.

Menurut dia, secara nasional Pilkada serentak 2020 diikuti 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Dan semua regulasi atau peraturan perundang-undangan telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak kali ini.

“Apapun yang terjadi, pilkada harus berjalan dengan baik. Karena ini adalah memilih pemipinan di daerah yang akan mengemban penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi Covid-19 ini,” ujarnya.
Dia menilai, dari sejumlah tahapan yang dilewati dalam suasana pandemi ini, KPU juga masih menemukan sejumlah masalah-masalah di lapangan. Seperti masalah terkait akurasi data pemilih, persoalan pencalonan, proses perekrutan, persoalan kampanye terkait isu politik identitas, isu hoaks dan lainnya. Belum lagi, terkait persoalan netralitas pihak penyelenggara, aparat penegak hukum hingga para ASN di Pilkada 2020 nanti.

“Jadi itu problem yang bisa menjadi panas dinginnya Pilkada serentak 2020, pilkada langsung bisa jadi panas dingin dalam mengukur dinamimka politik lokal,” bebernya.

Untuk itu, Dia mengapresiasi Forum Demokrasi Maluku yang telah menggagas kegiatan Ngobrol Pilkada kemarin. Sebab, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat memberikan edukasi politik bagi masyarakat untuk lebih memahami seluruh aturan dalam pentahapan Pilkada. Sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan baik dan demokratis.

Senada juga dipaparkan oleh Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely. Dijelaskan, Pilkada kali tetap berjalan dalam suasana pandemi Covid-19. Sehingga pihaknya tetap melakukan fungsinya dengan mengedepankan aturan protokol Covid-19 yang telah ditetapkan secara nasional.

Dimana untuk penerapannya, ada dua hal menjadi fokus Bawaslu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu pencegahan dan pengawasan. Bahkan akuinya, salah satu kegiatan Ngobrol Pilkada yang dilakukan kemarin itu, merupakan bagian dari pencegahan yaitu sosialisasi atau edukasi politik.

“Didalam pencegahan ini, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bawaslu yang salah satu saat ini dilakukan Forum Demokrasi Maluku dan Harian Berita Kota Ambon, merupakan bagian dari sosialisasi pencegahan. Dan ktia harap ini bisa dilakukan media lain, agar proses penyampaian informasi dapat terus tersampaikan ke masyarakat,” pintanya.

Dia mengaku, dari sisi sumber daya manusia (SDM), pihaknya masih memiliki keterbatasan. Baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa maupun dusun. Untuk itu, Bawaslu sangat membutuhkan dukungan masyarakat, untuk bisa bekerja sama dalam melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

“Di tingkat kabupaten yang melaksanakan Pilkada ini, kita punya 3 komisioner. Begitupun di tingkat kecamatan kita punya 3 komisioner. Sementara untuk tingkat desa ada 1 komisioner. Maka itu Bawaslu masih membutuhkan mata dan telinga di setiap kabupaten sampai desa. Tujuannya, hanya untuk proses pencegahan. Dan dalam waktu dekat, kita juga akan bentuk komisioner lain untuk pengawasan TPS,” sebutnya.

Meskipun demikian, kata dia, dalam setiap proses pentahapan Pilkada di empat kabupaten, tetap memenuhi protokol kesehatan Covid-19. Dan pihaknya sendiri juga menerapkan standar protokol kesehatan. Dengan cara menggunakan, Face Shield Anti Covid-19 atau penutup muka, masker, sarung tangan dan hand sanitizer

“Khusus untuk tenaga Bawaslu dan KPU harus dilakukan rapid tes atau keterangan sehat. Dan Bawaslu sebelum melakukan pengawasan di lapangan, harus berbadan sehat dan tidak sedang positif Covid. Sehingga tidak menyebarkan atau membentuk kluster baru Covid-19,” tegasnya.

Diakuinya, KPU dan Bawaslu sampai pada jajarannya ditingkat paling bawah, wajib menggunakan kelengkapan alat pelindung diri (APD). Sama halnya dengan peserta pilkada dan masyarakat, termasuk masyarakat yang nantinya mengikuti proses pentahapan kampanye, wajib hukumnya tunduk pada standar covid-19.

Contohnya dalam kampanye, tambah dia, jarak antara satu dengan yang lain minimal satu meter. Sehingga dalam penerapan masa kampanye, pihaknya akan melakukan perbaikan tata cara dan prosedur, baik di KPU maupun peserta. Dimana pihaknya akan mengingatkan para bakal calon untuk tetap mengikuti aturan dengan mengedepankan protokol kesehatan.

“Misalnya, sampai dengan proses peringatan tidak diberikan dan tidak diindahkan, maka tahapan selanjutnya Bawaslu akan menjadikan sebagai temuan dan akan ditindak. Dan proses tindaklanjut, Bawaslu punya 4 dugaan cara pelanggaran. Baik pelanggaran pemilihan, adiminstrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya, termasuk pelanggaran Covid-19. Namun semua penerapan Pilkada tetap mengacu protap kesehatan Covid-19,” pungkas Ely. (RHM)

Comment