by

Proyek Air Bersih SBT-Ambon Amburadul, Komisi III: Ada Potensi Penyelewengan Anggaran

Ambon, BKA- Seharusnya pemerintah dapat mengatasi dan membantu kebutuhan air bersih masyarakat, lewat berbagai program yang dibuat.

Namun sayangnya, berbagai program proyek air bersih pada sejumlah titik di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) dan Balai Cipta Karya dibawa Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku masih terkesan amburadul.

Terhadap itu, Komisi III DPRD Maluku menilai ada potensi penyelewengan anggaran. Bahkan bukan hanya terjadi di Kota Ambon maupun di SBT saja, tapi juga di semua kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku, yang desanya menjadi objek objek proyek air bersih pemerintah.

Misalnya proyek air bersih di Kota Jawa, Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya dilokasi Pasantren AL-Hairat yang dikerjakan Balai Cipta Karya. Kini proyeknya sedang lagi bermasalah dengan debet air.

“Kemarin kita rapat internal dan Komisis III akan melakukan pengawasan, terkait beberapa laporan masyarakat yang secara resmi maupun secara personal disampaikan ke komisi. Seperti contoh di dalam Kota Ambon, misalnya, di Kota Jawa. Tadi kita terima laporan persoalan pengadaan air bersih di lokasi Pesantren Al-Hairat, yang di kelola oleh Balai Cipta Karya,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Maluku, Muhammad Fauzan Husni Alkatiri, pada awak media, Jumat(19/2).

Bukan hanya itu, program pengelolaan air bersih belum menjamah semua daerah di Maluku, baik yang dikerjakan Dinas PU dan Balai Cipta Karya, maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.

Menurutnya, dari beberapa kesalahan yang terjadi, maka kedepan, proyek pengadaan air bersih harus betul-betul berorientasi terhadap pengadaan air bersih. Jangan hanya terhadap pengadaan alat penyedia air bersih, dengan berbasis perencanaan.

“Tidak boleh tidak, mau dari balai atau Dinas PUPR atau BWS, sebagai awal proyek dasarnya harus perencanaan yang matang, agar tidak lagi terjadi kesia-siaan dalam pengeluaran uang negara,” ungkapnya.

Terhadap proyek yang dikerjakan tapi masih bermasalah, Fauzan menduga mangkrak alias ada pekerjaannya, tapi tidak ada air bersihnya. Itu disebabkan karena proses perencanaan yang tidak matang. Hanya dilakukan untuk menghabiskan anggaran, lalu ditentukanlah titik yang tidak potensial.

Bukan hanya itu, kader PKS Maluku itu juga menduga, ada indikasi penyelewengan sehingga berpotensi terhadap kerugian negara, yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup masyarakat terhadap kebutuhan air bersih.(RHM)

Comment