by

Proyek APBD Dimonopoli Bupati dan Istri

Ambon, BKA- Desas desus keterlibatan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dan istrinya, Eva Elia, terhadap sejumlah paket proyek di kabupaten itu makin kuat.

Bahkan bukan sekedar terlibat, bupati dan istrinya diduga memonopoli proyek APBD yang ada di kabupaten itu.

Misalnya, istri bupati mempunyai beberapa paket proyek APBD 2020, yang dikerjakan sejumlah perusahaan dengan komitmen akhir, fee yang diterima Eva Elia. Hal yang sama jug dilakukan bupati.

Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, mengatakan, paket proyek yang dimiliki istri bupati, misalnya, proyek perencanaan teknis peningkatan jalan Hotmix ruas jalan trans di Malra.

Proyek itu dikerjakan Dinas PU Kabupaten Malra, dengan kontraktor CV Surya Konsultan. Nilai kontrak sebesar Rp 900.000.000.

Ada juga proyek pengadaan belanja pakian olahraga untuk Sekertariat Daerah Kabupaten Malra, yang dimenangkan CV Nabyil Putra Mandiri, dengan kontrak Rp.515.000.000.

Selanjutnya, item proyek pembuatan studi kelayakan luas jalan trans Kei Besar, dengan nilai sebesar Rp.500.000.000. pemenangnya, CV. Kurniya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon.

“Untuk proyek milik istri bupati pada tahun 2020 menggunakan APBD, ada 6 paket. Tiga yang saya sebutkan itu,” beber Sariwating, kepada Beritakota Ambon, Minggu (7/3).

Dari 6 paket proyek tersebut, lanjut dia, nanti setelah proyek selesai dikerjakan rekanan, baru proses pemberian fee dilakukan kepada istri bupati.

“Jadi ini seperti istri Bupati main dibelakang layar begitu,” ujar Sariwating.

Selain istrinya, bupati juga ikut main proyek APBD 2020.
”Bupati juga punya proyek yang lain. Dan mekanisme atau cara untuk memenangkan proyek, itu sama saja seperti istrinya. Seolah-olah pake bendera lain, tapi pada prinsipnya itu milik orang nomor satu di daerah itu,” imbuhnya.

Sariwating mengungkapkan, dari sejumlah proyek tersebut, diduga yang turut mengatur semuanya adalah kepala LPSE. “Ini diduga ada gratifikasi besar-besaran juga. Karena sejumlah OPD terang-terangan bertemu dengan bupati, lalu menyerahkan uang dalam bentuk pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Semua itu diberikan sebagai perjanjian atas sejumlah proyek yang dikerjakan di Malra,” jelasnya.

Untuk itu, dia meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar segera memeriksa Bupati Malra dan istrinya. “Kejati secepatnya masuk untuk usut kasus ini. Sebab tidak bisa dibiarkan. Ini terjadi terang-terangan. Masa istri bupati dan bupati main proyek. Kejati segera panggil keduanya untuk mintai pertanggungjawaban hukum,” tandas Sariwating.

Praktisi hukum di Maluku, Fileo Pistos Noija, mengatakan, kasus ini berkaitan dengan proyek yang dikerjakan bupati dan istrinya. Dan itu sudah dilaporkan resmi di Kejati Maluku.

Dengan demikian, katanya, sudah pasti masyarakat akan menunggu hasil dari laporan dugaan tindak pidana tersebut. Selain itu, bupati dan istrinya juga memiliki hak dikasus itu, agar tidak dirugikan.

Apalagi, katanya, pemahaman masyarakat, biasanya jika seseorang dilaporkan ke penegak hukum, maka sudah pasti akan berstatus tersangka.

“Makanya untuk menghindari wacana negetif masyarakat ini, Kejati harus secepatnya memeriksa bupati dan istrinya. Apakah mereka melakukan tindak pidana atau tidak. Kalau memang tidak, ya wacana ini harus dihilangnya di masyarakat. Kalau tidak, pasti ada konsekuensi hukumnya,” ujarnya.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi terkait kasus yang dilaporkan Forum Penyambung Lidah Rakyat (FPLRM) Maluku, mengatakan, saat ini Kejati Maluku sementara telaah laporan tersebut. “Masih ditelaah laporan itu. Nanti selesai telaah, arahannya seperti apa, saya akan sampaikan lagi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, jejak perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diduga terang-terangan terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Bahkan perbuatan KKN dalam bentuk dugaan gratifikasi itu, disinyalir melibatkan Bupati Malra, Muhamad Thaher Hanubun.

Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, mengaku, memiliki bukti perbuatan gratifikasi yang dilakukan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Bupati Muhamad Thaher Hanubun, dengan nilai bervariasi.

Uang tersebut diberikan kepada buapti, kata Sariwating, sebagai fee 15 persen terhadap sembilan proyek yang ada di lingkup Pemkab Malra pada 2020 lalu, yang nilai kontrak keseluruhan mencapai 25.8 miliar. Sehingga total fee yang diberikan kepada bupati sekitar Rp 3.8 miliar.

Sejumlah Kepala OPD yang memberikan vee tersebut, diantaranya, Kepala Bagian LPSE inisial HP, Kepala BKPSDM inisial MR, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah inisial BR, dan sejumlah Kepala OPD lainnya.

“Ada beberapa kadis itu berikan uang kepada bupati. Uang itu pada waktu diserahkan, mereka kemudian berpose bersama bupati. Ini buktinya saya pegang,” ungkap Sariwating, Rabu (3/3).

Dengan adanya temuan seperti ini, kata dia, Kejati Maluku harus serius mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab beberapa pekan lalu, ada puluhan pemuda yang tergabung dalam gerakan Forum Penyambung Lidah Rakyat ( FPLRM) Maluku juga memasukan laporan dugaan korupsi, yang juga diduga dilakukan bupati bersama istrinya.

“Ada laporan juga disampaikan ke Kejati. Saya kira, laporan itu harus diusut jaksa, supaya bisa menjadi pintu masuk dalam membongkar dugaan gratifikasi besar-besaran ini. Karena diduga, sejumlah OPD memberikan uang itu dengan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak,” katanya.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, untuk laporan yang dimasukan puluhan pemuda yang tergabung dalam gerakan Forum Penyambung Lidah Rakyat (FPLRM) Maluku terkait dugaan korupsi di Kabupaten Malra, saat ini, Kejati masih melakukan telaah laporan tersebut.

“Laporan itu masih di telaah. Karena kemarin, semua tim penyidik baru saja fokus sidangkan perkara Fery Tanaya di pengadilan. Jadi mungkin mereka baru mulai menentukan langkah selanjutnya. Dan ini bukan hanya laporan Bupati Malra, namun sejumlah laporan yang dilaporkan ke Kejati Maluku, akan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya,” tandas Sapulette, di Kejati Maluku, Rabu (3/3).

Sekedar tahu saja, pada 11 Februari lalu, puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Penyambung Lidah Rakyat ( FPLRM) Maluku menggelar demo di depan Kantor Kejati Maluku. Mereka meminta Kejati agar memeriksa Bupati Malra, Muhamad Thaher Hanubun dan istrinya.(SAD).

Comment