by

Proyek Bendungan Waeapo Terancam Mangkrak

Ambon, BKA- Mega proyek Pembangunan Bendungan Waeapo di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, terancam mangkark.

Proyek tahun jamak atau multiyears yang bersumber dari APBN yang berlokasi di Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Guba, dengan anggaran Rp 2 triliun lebih itu memang diduga sudah bermasalah sejak awal. Yakni, sejak awal proses lelang dilakukan.

Proyek stategis nasional itu dikerjakan dibawah naugan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, sebagai kepanjangan tangan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek yang mulai dikerjakan sejak sekitar tiga tahun lalu diatas lahan seluas 422 hektar milik masyarakat adat itu, bertujuan untuk mengairi 10.000 hektar sawah yang ada di Kabupatan Buru.

Untuk itu, tiga penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dikhabarkan mendatangi Proyek Bendungan Waeapo, pada 11 Februari lalu, menyusul adanya dugaan tindak pidana korupsi di proyek tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, mengapresiasi kedatangan tim KPK di Kabupaten Buru untuk meninjau mega proyek itu. Karena sejak Januari 2018 lalu, sudah ada surat perintah kerja (SPK) proyek tersebut.

“Kita apresiasi KPK turun tangan di Pulau Buru, apalagi proyek itu nilainya cukup besar sekali. Kan Rp 2,1 triliun kalau kontraknya, kalau pagunya Rp 2,2 triliun. Dan sudah tiga tahun, sejak 2017 proses lelang dan Januari 2018 itu ada penetapan pemenang. Namun sampai sekarang proses tidak jalan-jalan. Padahal SPK keluar itu Januari 2018. Dari Januari 2018 sampai sekarang progresnya di APBN itu cuma 20 persen rogres keuangannya. Progres fisiknya cuma gitu-gitu, bikinnya itu tidak sampai 15 persen atau berapa itu. Padahal sudah tiga tahun,” kata Sutikno, kepada BeritaKota Ambon, Senin (15/2).

Padahal, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, telah memberi warning bagi Balai Sumberdaya Air (BSDA) Maluku dan kontraktor, agar dapat tepat waktu merampungkan proyek strategis nasional itu pada 2022 mendatang.

Sutikno mengungkapkan, salah satu fokus Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama, adalah pembangunan infrastruktur terutama pada pengelolaan sumber daya air. Maluku juga kebagian “kue pembangunan” tersebut, dengan biaya jumbo yakni sebesar Rp. 2,1 triliun. Nilai itu setara dengan 62,2 persen APBD Maluku 2020 yang nilainya mencapai Rp 3,3 triliun lebih.

“Saya curiga, mereka (kontraktor atau pemenag tender) dalam proyek ini dikerjakan diawal itu hanya untuk memburu uang muka. Kan ini proyek multiyears. Proyek multiyears kan uang mukanya itu 10 persen sampai 15 persen. Setelah mereka terima uang muka, ya udah selesai dulu. Menunggu entah dibagi-bagi atau apa, datanya saya tidak tahu. Itu urusan KPK yang nyari. Setelah itu mangkrak. Jadi antara perencanaan awal sama pelaksanaan itu mandek jauh. Jadi sejak awal sudah “main mata” lah antara semuanya,” paparnya.

Persoalan lelang, menurut dia sudah umum rasanya jika dalam pelaksanaan lelang proyek-proyek pemerintah terdapat “Tender Arisan”, dimana paket yang tersedia dibagi-bagi diantara peserta lelang.

Praktek ini menjadi sumber korupsi yang mengganggu hajat hidup orang banyak. “Tender Arisan” ini diduga juga terjadi pada proyek Pembangunan Bendungan Waeapo tersebut.

Untuk itu, Ketua FKMS itu menguraikan proses lelang yang terjadi pada tahun 2017, Kementrian PUPR melaksanakan lelang Proyek Bendungan Waeapo yang terbagi menjadi tiga paket, dengan rincian 2 paket kontruksi dan satu paket pengawasan.

Dari pengamatan FKMS, diketahui bahwa proses lelang dua paket kontruksi diduga ada persengkokolan lelang atau kongkalikong. Terlihat kedua paket ini ditawar oleh empat perusahaan, yakni, PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya dan PT Brantas Abhipraya.

Setelah dilakukan proses lelang untuk pekerjaan kontruksi, didapat pemenang sebagai berikut, yakni, paket 1 dengan pemenang PT Pembangunan Perumahan KSO PT Adhi Karya. Paket 2 dengan Pemenang PT Hutama Karya KSO PT Jaya Kontruksi.

“Memang sejak awal proses lelangnya itu ada indikasi “Tender Arisan”. Artinya gini, dua paket tersebut diikuti empat perusahaan. “Tender Arisan” itu paketnya dua yang ikut, dua nanti yang menang giliran, paket satu si A, paket dua si B. Di proyek Pembangunan Bendungan Waeapo ini kebetulan yang ikut empat dan KSO atau kerjasama operasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, dugaan adanya kongkalikong ini semakin kentara mengingat nilai kontrak yang diumumkan oleh SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Maluku Provinsi Maluku sebesar nilai kontrak paket 1 yakni Rp 1.069.480.985.000, dan nilai kontrak paket 2 yakni Rp 1.013.417.167.000. Sehingga total nilai kontrak sebesar Rp 2.082.898.152.000. Hal ini berbeda dengan apa yang diumumkan oleh Komite Percepatan Penyedian Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang menyatakan, bahwa nilai investasi Bendungan Waeapo sebesar Rp 1,661 triliun. Terdapat selisih sebesar Rp 420 miliar.

Sebagaimana diatur dalam Perpres 55 tahun 2010, jo Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, kalau semua proyek pemerintah diberikan uang muka yang besarnya 30 persen untuk proyek kecil, dan 20 persen untuk proyek besar atau multi year contrak (MYC). Dengan nilai kontrak untuk kedua paket kontruksi hampir Rp. 2,1 triliun, maka uang muka yang sudah dibayarkan mencapai Rp. 420 miliar.

“Jadi selama dua setengah tahun atau 30 bulan, lebih kurang Rp 210 miliar mengendap, tidak terpakai. Jika disimpan di deposito, akan hasilkan uang sebesar Rp 24 miliar. Jadi akibat tersendatnya proyek itu, negara berpotensi kehilangan pendapatan Rp 24 miliar,” tutup Sutikno. (MSR)

Comment