by

Proyek Bendungan Waeapo, Tiga Tahun Abaikan Ganti Rugi Lahan

Ambon, BKA- Mega proyek pembangunan bendungan Waeapo di Kabupaten Buru, mengabaikan proses ganti rugi lahan milik masyarakat adat seluas 422 hektar lebih, oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.

Padahal proyek tahun jamak atau multiyears yang bersumber dari APBN itu sudah berjalan tiga tahun. Sejak Januari 2018 lalu, sudah ada surat perintah kerja (SPK) proyek tersebut. Namun masyarakat adat pemilik lahan, belum mendapatkan haknya.

Bahkan, proyek nasional ini diduga terancam mangkrak dikarenakan progres keuangannya di APBN baru 20 persen, dan progres fisiknya baru sampai 15 persen.

Anggota DPRD Buru, Arifin Latbual, mengungkapkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mengamanatkan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Maksud pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terangnya, salah satunya digunakan untuk waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.

Sedangkan penjabarannya, kata Arifin, telah dituangkan dalam Perpres 71 Tahun 2012 dan juga Perpres 107 tahun 2016, dimana diatur pula ganti rugi tanah ulayat milik masyarakat hukum adat.

Wakil Rakyat dari PDIP itu menjelaskan, tanah ulayat masyarakat hukum adat seluas 422 hektar lebih itu, merupakan milik Soa Latbual, Wael dan Nurlatu. Sehingga sepatutnya diberi ganti rugi oleh BWS. Bukan hanya diberikan santunan, dengan memakai Perpres Nomor 62 tahun 2018, sehingga yang lain terabaikan.

Untuk itu, dia memasalahkan langkah KJPP menggunakan Perpres Nomor 62 tahun 2016 dalam penguasaan lahan 422 hektar lebih milik masyarakat adat itu, dengan hanya memberikan santunan, tanpa ada ganti rugi tanah.

”Pemberian santunan, menurut kami itu kurang tepat. Kalau bicara soal pembangunan infrastruktur pembangunan bagi kepentingan umum, itu sangat tegas dan jelas termaktub dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012, tentang ganti rugi. Dipertegas lagi dalam Perpres 71 tahun 2012. Disitu sudah cukup jelas item-item atau bidang-bidang yang perlu diganti. Dan yang pertama itu tanah, baru unsur-unsur di dalam tanah tersebut yang punya nilai bayar,” kata Arifin, kepada BeritaKota Ambon, diruang kerjanya, Rabu (17/2).

Selain menyoroti masalah tanah hak ulayat yang tidak ada ganti rugi, selaku wakil rakyat dan sebagai anak marga pemilik lahan, Arifin mengungkapkan, dari 9 kesepakatan masyarakat adat dengan BWS Maluku, belum semua ditepati BWS. Baru da item yang dipenuhi, yakni, pembangunan baileo di Wapsalit yang belum rampung dan upacara adat.

“Ada beberapa hal yang harus mendapatkan kepastian yang diharapkan oleh masyarakat adat pemilik lahan. Yang pertama soal pembangunan asrama mahasiswa adat di Ambon. Kemudian pengusulan lahan pemukiman untuk beberapa tempat untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat adat. Itu beberapa poin yang sempat disepakati, kerena yang baru dilaksanakan kan baileo adat itu, kalau sekarang kurang lebih hampir 80 persen dia punya proses pembangunan di Desa Wapsalit,” ungkapannya.

Untuk itu, masyarakat masih menagih hasil dari kesepakatan yang telah dibuat, sebagai bentuk ganti rugi kepada masyarakat adat pemilik lahan.

“Iya, itu bagian dari pada proses ganti rugi yang disepakati bersama oleh tokoh-tokoh adat pemilik lahan waktu itu bersama dari pihak BWS dan pemerintah daerah. Itu kiranya yang belum dilaksanakan,” paparnya.

Arifin berharap, ada beberapa poin dalam kesepakatan masyarakat adat pemilik lahan dengan BWS Maluku, hendaknya dalam waktu dekat ini dilaksanakan.

“Ada beberapa item itu yang belum dilaksanakan, agar kiranya harus dapatkan perhatian dari pemerintah dan BWS Maluku. Sehingga proses pembangunan asrama mahasiswa adat itu dapat cepat dilaksanakan,” tandasnya.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, menduga ada permasalahan lahan yang belum selesai, yang membuat pembangunan proyek yang berlokasi di Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Guba itu bisa mangkrak.

“Lahanya itu yang saya tahu hutan adat. Kalau proyek besar kaya gitu kan, gini proyek bisa jalan setelah ada kepastian lahannya benar artinya lahan itu sudah tidak ada sengketa atau apa itu baru bisa jalan. Mirip kasus hambalang itu, hambalang tidak bisa jalan karena tanah tidak jelas. Salah satu dugaan proyek ini mangkrak masalah lahan atau tanah, karena persyaratan APBN itu dana bisa cair, ya itu status tanya sudah tidak ada sengketa lah,” kata Sutikno kepada BeritaKota Ambon.

Menurutnya, jika ada permasalahan lahan untuk pembangunan proyek dengan anggaran Rp 2 triliun lebih itu, seharusnya telah diselesaikan sebelum dilakukan pengerjaannya.

“Saya dengar masih ada masalah dengan masyarakat adat itu kan. Seharunya kan kalau dengan masayrakat adat itu kan bisa bicara baik-baik. Saya sudah pernah tinggal di Buru lama, masyarakat adat daerah Waeapo enak ko kalau diajak bicara, apalagi untuk kemasyarakatan bersama. Jadi salah semuanya lah, pemerintah daerah salah, pemerintah provinsi salah, semua salah lah termasuk BSW, kenapa masalah tanah sejak awal tidak diselesaikan,” pungkasnya.(MSR)

Comment