by

Proyek Bermasalah Pasti Diproses Hukum

Ambon, BKA-Komisi III DPRD Maluku memastikan, pada agenda tugas pengawasan nanti, jika ditemukan proyek yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 di 11 kabupaten/kota, ada yang bermasalah, pasti akan dilimpahkan untuk diproses hukum sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Khsusus pengawasan awal di Kabupaten Buru dan Buru Selatan (Bursel), jika tidak sesuai, maka akan direkomendasikan untuk diproses hukum,” tegas Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, kepada BeritaKota Ambon via seluler saat melakukan pengawasan di Buru, Rabu (3/3).

Sebenarnya, akuinya, proses pengawasan itu sudah dilakukan Komisi I pada 27 Februari lalu. Namun bertepatan dengan agenda Bimbingan Teknis (Bimtek), sehingga diagendakan dilakukan setelah kembali dari Bimtek.

Dalam agenda pengawasan di Buru dan Bursel, Komisi III DPRD Provinsi Maluku akan melihat secara langsung kondisi fisik proyek yang sudah selesai maupun yang masih dikerjakan, dengan hanya mengambil beberapa sample sesuai dokumen yang diberikan mitra.

“Selama delapan hari pengawasan, waktunya akan digunakan secara maksimal. Sehingga dengan tenggang waktu delapan hari, maka tidak mungkin komisi penuhi semua. Makanya mereka mengusulkan agar komisi III melihat sampel, agar waktunya digunakan secara maksimal, untuk kemudian melihat proyek yang diberikan berdasarkan sampel untuk ditinjau,” pungkasnya.(RHM)

Comment