by

Proyek Desa Rumadurun Banyak Mark-up

Ambon, BKA- Sejumlah item-item proyek Pemerintah Negeri Rumadurun, Kecamatan Wakate, Seram Bagian Timur (SBT) yang dikerjakan dengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2018-2019, diduga amburadul dan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

Muhammad Taha Muges (33), salah satu Pendamping Dana Desa mengaku, saat melaksanakan monitoring DD yang dicairkan tahun 2018, belum ada pekerjaan. Kemudian pencairan tahap kedua, ada pembelanjaan senk gelombang sekitar 1.430 lembar dan paku. Tahap berikutnya, diberikan pekerjaan dan kegiatan BUMdesa berupa pembagian bantuan untuk 9 kelompok sebesar Rp. 12 juta.

Sementara di tahun 2019, tahap pertama dan kedua tidak ada pekerjaan. Kemudian untuk tahap ketiga, hanya ada pembagian upah kerja dan pembagian uang sebesar Rp 1 juta.

“Semua kegiatan tidak ada. Yang ada pembagian pekerjaan dan pembagian uang sebesar 1 juta per KK. Untuk membeli pembelanjaan barang untuk catering ibu ibu,” beber Muges, usai bersaksi dipersidangan ADD dan DD Desa Rumadurun, di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat kemarin.

Dia juga mengatakan, saat melakukan monitoring itu, dia tidak memegang dokumen apa-apa. Baik RAB atau lainnya. “Waktu saya meminta dokumen, tapi pejabat desa yang bersangkutan tidak pernah serahkan kepada saya. Saya hanya berpatokan untuk mengecek pekerjaan dari informasi masyarakat saja,” sebutnya.

Sementara itu, saksi Tabrani Saajudin, kepada koran ini mengatakan, pernah ada rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (R-APBDes) tahun 2018-2019.

Rapat pembahasan itu tidak dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumarudun. Namun semua program yang diusulkan masyarakat itu dimasukkan dalam APBDes, kemudian dituangkan dalam berita acara.
Saat melaksanakan monitoring, dia menemukan ada keluhan dari masyarakat terkait dengan anggaran, menyangkut bantuan rehabilitasi rumah sehat. Karena ada sebagian yang saat itu belum menerima bantuan semen dan pemberian bantuan seng.

“Katanya, sebagian uang semen sudah diserahkan kepada supplier. Tapi sampai sekarang belum ada. Saya pernah menghubungi kepala pemerintah, katanya, untuk pelaksanaan kegiatan nanti dia selesaikan. Tapi tidak pernah selesai,” ucapnya.

Pada sidang sebelumnya, terungkap modus korupsi DD dilakukan dengan mark-up harga belanja material dan ada sejumlah kegiatan fiktif.
Sekretaris Desa Rumadurun, Helok Yamko, dalam kesaksiannya mengaku, tahun 2018 hingga 2019, negerinya memperoleh bantuan DD dan ADD. Namun dia tidak mengetahui besar bantuannya, karena tidak pernah disampaikan oleh kepala desa. “Saya tidak tahu,” tandas Helok.

Helok mengaku, hanya mengetahui DD itu diperuntukkan untuk sejumlah kegiatan. Yakni untuk perumahan rakyat, pembentukan Bumdes, bantuan peternakan kambing, bantuan perkebunan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) serta renovasi perumahan rakyat.

Dia juga tidak tahu, bagaimana pencairan uang dana desa tersebut. Pasalnya, dia tidak pernah dilibatkan sama sekali. “Saya tidak tahu apakah dana desanya diterima secara langsung atau melalui transfer,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ali Keliobas yang merupakan Bendahara Desa Rumadurun, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), diseret ke meja sidang Pengadilan Tipikor Ambon. Karena tersangkut kasus dugaan korupsi, yakni, penyalahgunaan ADD dan DD tahun 2018-2019, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 1 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eckhart Palapia, dalam berkas dakwaanya, mendakwa terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, jo Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Felix R. Wiusan, didampingi Jenny Tulak dan Hamzah Kailul, dibuka dengan agenda mendengarkan dakwaan JPU.

JPU dalam dakwaanya menyebutkan, pada Tahun 2018 ,Negeri Administrasi Rumarudun memperoleh bantuan DD sebesar Rp 659,56 juta dan ADD senilai Rp 133,9 juta. Terdakwa melakukan mark-up beberapa item dan sejumlah kegiatan fiktif.

Termasuk tunjangan-tunjangan aparatur desa sebagian diberikan, namun sebagian diambil lagi oleh kepala desa, yang saat ini masih menjadi DPO. Perbuatan itu terjadi lagi pada tahun 2019, sehingga kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 1 miliar lebih.
Setelah mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan, untuk agenda pemeriksaan saksi-saksi fakta. (SAD)

Comment