by

Proyek Listrik MBD dan SBT Terbentur Regulasi Biodiesel

Ambon, BKA- Upaya pembangunan kelistrikan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Seram Bagian Timur (SBT), mungkin tidak akan berjalan mulus.

Memang beberapa kawasan di kedua kabupaten itu, sudah dilakukan pembangunan jaringan listrik. Namun pembangunan itu belum bisa ditindaklanjuti, karena tidak tersedianya mesin pembangkit. Sehingga jaringan listrik yang dibangun itu belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kendalanya, terjadinya perubahan regulasi dibidang kelistrikan untuk penggunaan bahan bakar. Dari sebelumnya menggunakan BBM berbasis fosil, beralih ke Biodisel.


“Terjadi perubahan regulasi, sehingga ada beberapa daerah di Maluku yang sudah terbangun jaringan listriknya, tetapi kemudian terkendala dengan mesin pembangkit yang tidak tersedia,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tethol, Rabu (4/11).

Hal itu membuat sejumlah kawasan di Kabupaten MBD maupun SBT, kata Tethol, sampai sekarang belum bisa menikmati listrik.

Menurut dia, sebenarnya PT (Persero) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (Malut) telah mengambil langkah yang jauh. Namun mereka khawatir langkah yang ditempuh itu akan terbentur dengan regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah.

“Makanya pihak PLN sampai saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah. Kalau sudah ada, kemudian menjalankan programnya,” ujar Tethol.

Saat menggelar rapat kerja bersama manajemen PLN, ungkapnya, Komisi II telah memberikan dorongan untuk adanya dispensasi dari regulasi tersebut.

Hal itu penting untuk dilakukan, mengingat sejumlah desa di Kabupaten MBD maupun SBT yang sampai sekarang belum bisa menikmati fasilitas kelistrikan. Sehingga komisi meminta agar ada pengadaan mesin genset, agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kelistrikan yang disediakan oleh negara.

“Kalau regulasi yang dikeluarkan pemerintah soal penggunaan biodisel, maka harus dibangun infrastruktur baru, karena tidak lagi menggunakan solar. Mungkin kita akan pakai energi matahari, air, atau pun angin,” ujarnya.

Ia juga mengakui, kalau persoalan ini telah dibahas oleh Komisi II DPRD Maluku dengan Anggota DPR RI Komisi VII. “Mereka berjanji akan mendorongnya dalam APBN tahun anggaran 2021,” pungkas Tethol.(RHM)

Comment