by

Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Poltek “Fiktif”

Ambon, BKA- Kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu, terus mendapat sorotan publik.

Salah satu praktisi hukum di Maluku, Fileo Pistos Noija, mengatakan, proyek pengadaan peralatan untuk praktek mahasiswa tersebut, telah masuk pidana dan perbuatan itu dinyatakan fiktif.

Hal ini bisa dikatakan fiktif, terangnya, karena pada saat pencairan 100 persen anggaran proyek senilai Rp.9 miliar lebih pada tahun 2019 itu, tidak ada barangnya. Sedangkan pihak panitia sudah bersikeras untuk mencairkan uang. Maka otomatis perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.

“Ini sudah perbuatan fiktif. Tidak bisa dipungkiri lagi, sekalipun barangnya sudah diadakan. Tapi kalau sudah lewat masa kontrak, maka itu sudah ada pidananya disitu,” ungkap Noija, kepada koran ini di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (18/1).

Jika dikategorikan, katanya, perbuatan panitia dan pihak kontraktor, telah terbukti melanggar unsur pidana yang diancam dengan pasal 3 UU Tipikor dan pasal 55 turut serta.

“Jadi kontraktor sama orang yang suruh tandatangan itu bisa diancam dengan pasal 3, terkait penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU tipikor. Sedangkan untuk panitia yang menandatangani berita acara pemerimaan barang, mereka dijerat dengan pasal 55 turut serta,” beber Noija.

Dia mengaku, para panitia bisa ikut terseret karena mencoba mengaburkan fakta, kalau dipakai pendekatan pidana umum. Tapi jika pakai mendekatan undang-undang korupsi, maka panitia membantu melakukan perbuatan jahat. “Jadi mereka bisa saja dijerat, karena mencoba mengabulkan fakta dan turut serta melakukan perbuatan kejahatan yang nantinya merugikan keuangan negara,” katanya.

Untuk itu, tambah dia, dengan persoalan seperti ini, masyarakat umum sudah mengetahui secara jelas. Pertanyaannya, aparat penegak hukum bisa bekerja konsisten dalam membongkar kasus ini atau tidak.

“Ada target tidak, Kejati usut kasus ini sampai selesai. Karena jelas-jelas ada perbuatan pidana disitu. Masa uang habis, barang tidak ada. Tidak fiktif bagaimana? Pokonya semua pihak yang terlibat dalam proyek itu harus diminta pertanggungjawaban hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu, sesuai pengakuan Direktur Poltek Ambon sudah diselesaikan dan tidak lagi ada masalah. Namun bukti-bukti baru terkait praktek KKN yang dilakukan para petinggi di kampus tersebut semakin tercium.

Hal ini tentu bisa menjadi data tambahan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

“Untuk diketahui pada saat pencairan dana 100 persen, pada 23 Desember 2019, sejumlah panitia tidak tahu sama sekali dengan hal itu. Karena mereka tahu, barang peralatan untuk praktek mahasiswa itu tidak ada di tempat. Pencairan juga dilakukan tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang. Panitia yang hadir juga sebagaian saja, karena sudah disetting oknum petinggi Poltek itu sendiri. Hal ini mesti menjadi catatan kepada penyidik Kejati Maluku untuk mengusut kasus ini,” ungkap sumber di Poltek Ambon yang menolak namanya dikorankan, Minggu (17/1).

Untuk diketahui, Kasus ini dilaporkan ke Kejati Maluku karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengadaan alat-alat laboratorium di Poltek Ambon, yang diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan kampus. Misalnya, Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, pejabat penandatanganan Surat Perintah Pembayar (SPM), dan juga kontraktor PT Kevin’S Pratama Jaya selaku pekerja proyek.

Modusnya, proyek itu awalnya dilakukan pencairan 20 persen untuk pembayaran awal sebagai pengikat antara pembeli dengan penjual. Dan waktu pelaksanaan pekerjaan 100 hari kalender.

Uang muka yang diberikan sebesar Rp 1.892.000.000 sejak 5 September 2019 lalu. Kemudian waktu pekerjaan selesai pada 9 Desember 2019. Namun tenggat waktu yang disepakati, barang tersebut belum kunjung datang di Poltek Negeri Ambon.

Parahnya lagi, sekalipun tidak ada barangnya, namun pihak Poltek melakukan pembayaran kembali nilai kontrak proyek secara keseluruhan atau 100 persen. (SAD).

Comment