by

Proyek PLTB Waai Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

Ambon, BKA- Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bumi (PLTB) di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) pada 2014 silam, saat pencanangan itu Presiden Jokowi didampingi pimpinan Badan Pertanahan Provinsi Maluku dan General Manajer PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara.

Pembangunan PLTB itu bertujuan memenuhi pasokan kebutuhan listrik di wilayah ini. Ironisnya,proyek PLTB Waai yang memiliki nilai fantastis ini dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan karena masyarakat pemakai jaringan listrik masih mengeluh pemadaman demi pemadaman.

Faktanya terjadi perbuatan melawan hukum karena BPN dan Panitia Pembebasan Lahan Dusun Talahahang, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten yang sama, berdasarkan Surat Keterangan Palsu dari Raja Tulehu untuk membatalkan status tanah adat berdasarkan Register Dati dan Besluit Dati Negeri Suli, sehingga menghambat keberlanjutan proyek PLTB Waai.
Akibatnya Pemerintah Pusat terpaksa menyewa kapal kargo listrik Turki dengan harga sewa per tahun diperkirakan Rp 100 miliar.

Hal ini sudah dilaporkan ke Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3NKRI) Provinsi Maluku pada beberapa waktu silam.

Terhadap kasus ini pemerhati sosial dan pegiat anti korupsi Maluku Herman Siamiloy mendesak pihak kepolisian maupun kejaksaan dapat memproses dugaan perbuatan melawan hukum di balik mangkraknya proyek PLTB Waai.

“Saya meminta kepolisian maupun kejaksaan memanggil dan meminta keterangan mantan pejabat BPN Maluku dan mantan GM PLN Wilayah IX karena kedua pejabat ini yang paling bertanggung jawab atas mangkraknya proyek PLTB Waai,” desak Herman di Ambon,Senin (11/1).

Herman menyebut proyek PLTB Waai telah menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai Rp 600 miliar lebih sejak dicanangkan pada enam tahun silam. “Bayangkan jumlah kerugian saja begitu besar apalagi masyarakat juga tidak terlayani kebutuhsn listrik dengan baik. Nah, kasus ini harus diusut tuntas aparat penegak hukum agar ada kepastian hukum,” tegasnya.(SAD)

Comment