by

Proyek Puluhan Miliar Cipta Karya Terbengkalai Di KKT dan MBD

beritakotambon.com – Proyek bernilai puluhan miliar rupiah milik Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Maluku Direktorat Cipta Karya, ditemukan mangkrak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Proyek puluhan miliar rupiah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 itu, berupa proyek peningkatan pendidikan belasan SD dan SMP di kedua kabupaten tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yermias, mengungkapkan, dalam agenda reses yang dilaksanakannya KKT, MMD dan Aru, dia menemukan belasan proyek SD dan SMP milik BPPW Maluku yang terbengkalai.

Kondisi proyek tersebut, kata Anos, sangat memperihatinkan. Bahkan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek tersebut telah hengkang, tanpa menyelesaikan pekerjaan.

Ironisnya, belasan proyek SD dan SMP itu didiamkan saja, tanpa ada tindak lanjut dari BPPW.

Untuk itu, Anos meminta agar balai yang dipimpin Abdul Halid Kastela itu bertanggung jawab atas mangkraknya proyek-proyek itu.

“Jadi dalam kungjangan kerja reses di ddapil KKT, MBD dan Aru, itu ada beberapa temuan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan beberapa sekolah di KKT, yakni, SD inpres 1 Adodo Fordata, SD Negeri Kilong, SD Negeri Rumeang , SD Negeri Labobar, SMP Negeri 1dan 2 Wulmaru, SD Negeri 1 Sera, SD Negeri 2 Lurlimbiti, SD Negeri Inpres Adaut, SD Negeri Matkulus dan SD Negeri 1 Adaut. Sedangkan di MBD terdapat pada SD Inpres Tutuwawang, SD Negeri 1 Tepa, SD Negeri Romkisar, SD Negeri Bururorang,” ungkap Anos, via seluler, kemarin.

Menurutnya, dari hasil peninjaun langsung ke lokasi SD dan SMP, hampir semua proyek belum selesai dikerjakan. Tapi kontraktornya sudah pergi meninggalkan lokasi.

Baca juga: Ambon New Port dan LIN Terancam Gagal

“Jadi progresnya belum sesuai harapan dan itu ditangani oleh Balai Cipta Karya dibawah kepemimpinan Abdul Halid Kastela sebagai penanggungjawab proyek,” cetusnya.

Semua temuan itu, katanya, didapatkan saat reses. Banyak warga di kedua kabupaten itu yang mempertanyakan kondisi bangunan sekolah yang terbengkalai.

“Namun sebagian besar rata-rata proyeknya terbengkalai, tukangnya pergi dan membiarkan pekerjaanya tidak selesai. Itu memang kontraktornya rata-rata dari luar Maluku dan kediamannya sangat jauh,” terang Anos.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku itu mengatakan, hasil temuan itu akan disampaikan ke Komisi III, agar memanggil pihak BP2JK dan BPPW Maluku, khusus BPK dan Satkernya.

“Nanti setelah saya kembali, kita agendakan untuk memanggil mereka, termasuk BPK dan Satkernya. Karena ini salah satu kekurangan kita. Dengan proses tender online dan ini rata-rata pemeanganya dari luar Maluku, akibatnya itu sampai hari ini banyak pekerjaan yang tebengkalai. Itu kita akan panggil mereka semua,” tutup Anos. (RHM)

Comment