by

Proyek SMI Diduga Bermasalah

Satu dari sekian proyek diduga bermasalah dengan menggunakan dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI. Piihak Kejaksaan diminta segera mengusut proyek air bersih pada empat desa di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Data yang dimiliki kora ini, proyek dengan anggaran Rp 12,4 miliar yang diperuntukan bagi pembangunan sarana dan prasarana air bersih di pulau Haruku, tersebar pada empat desa yakni Desa Kailolo, Haruku, Pelauw dan Aboru.

Sejumlah proyek yang dikerjakan oleh PT. Kusuma Jaya Abadi Contruction, ini terkesan dibiarkan begitu saja dan belum dinikmati masyarakat setempat. Dengan progress fisik terlihat 20 persen dengan lima bulan kerja.

Padahal proses pencairannya diperkirakan sudah mencapai 75 persen sejak Mei bulan kemarin. Sehingga jika dilihat, diduga telah menyalahi aturan yang dilakukan pihak PPK dan PPTK.

“Yah kalau memang ada kerugian negara dan pekerjaan belum selesai dikerjakan, apa lagi belum dinikmati masyarakat. Bukanlah itu proyek bermasalah ? Maka sebagai lembaga hukum dalam hal ini Kejaksaan segera usut tuntas,” ungkap Anggota DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena, saat menghubungi koran ini, Senin (5/7).

Dikatakan, kontrak kerja proyek itu dimulai sejak 3 Desember 2020 dan berakhir 31 Desember 2020, dengan melakukan pencairan Rp 6,2 miliar atau 50 persen dari Rp 12,4 miliar. Dengan mendapatkan adendum 1 (50 hari) dan Adendum 2 (40 hari). Alhasil, pekerjaan fisik hanya terserap 20 persen fisik di lapangan dengan beberapa titik lokasi pengeboran.

Namun nampak terlihat hanya bentuk lubang pengeboran tanpa mesin pompanya, yang tertutup karung. Sementara progres bak airnya belum selesai pekerjaannya. Dan itu ada pada lokasibDesa Kailolo, tepatnya pada Sekolah Dasar dan Keramat.

Fraksi Gerindra ini menilai, sama halnya dengan yang ada pada dua titik di lokasi desa Pelauw. Tepatnya dibelakang kantor camat. Namun tidak ada baknya, tidak ada mesin pompa juga.

Sementara di Aboru, ada satu titik di dusun Neira yang juga tidak ada pompa. Termasuk di Haru tepatnya di Dusun Namaa, satu titik tidak ada pompa dan bak.

Alimudin juga menduga, adanya parktek mark up terhadap anggaran belanja. “Sebagai Dinas PUPR lewat Subdin Cipta Karya, harus bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. Sehingga pihak penegak hukum bisa

Comment