by

PSBB Transisi VIII Afidudin: Harus Ada Skema Pendidikan

Ambon, BKA- Pada pemberlakuan PSBB transisi VIII saat ini, ada banyak kelonggaran aturan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Namun berbagai kelonggaran aturan itu, sebaiknya diikuti dengan skema yang mengatur pendidikan. Hal itu diungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, Senin(26/10).

Hal itu penting dilakukan Pemkot Ambon, untuk memberikan motivasi kepada siswa, yang mungkin sudah merasa jenuh dengan proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di tengah-tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Jadi ini kan sudah PSBB Transisi yang ke-VIII, artinya ini cara untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Jadi saya apresiasi dengan berbagai kelonggaran-kelonggaran dalam rangka meningkatkan produktifitas masyarakat. Tapi sebainya harus ada skema yang dibuat Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi, karena banyak anak-anak kita yang sudah jenuh dengan proses pembelajaran berbasis online atau Daring,” terang Afifudin.

Menurutnya, kalau tidak dibuat skema pendidikan, maka akan berdampak pada siswa. Mereka akan menjadi bosan dengan proses pembelajaran yang diterapkan saat ini, kalau penerapannya terlalu lama.

Siswa saat ini, katanya, butuh pertemuan tatap muka dengan guru di sekolah. Sehingga perlu dilakukan uji coba pada beberapa sekolah.

Dari uji coba itu, baru bisa diambil langkah selanjutnya terhadap proses pendidikan, sambil menunggu New Normal.

“Kita lihat, kalau saat ini anak kita belajar di rumah menggunakan Hp, kumpul tugas juga dengan keterbatas. Sehingga menimal harus ada proses uji coba dibeberapa sekolah, dengan cara kelas dibagi, minimal setiap kelas 30 persen dari normalnya. Lalu bagaimana juga diatur jam belajarnya harus dibagi dengan sesuai sif belajar,” ucapnya.

Terkait beberapa sekolah yang perbah melakukan proses pembelajaran tatap muka, tapi dilarang dan diberi sanksi, Affifudin menyesalkan hal itu. Seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan.

“Itu sebenarnya tidak boleh ditegur, apalagi sampai diberi sanksi. Karena itu sebenarnya sudah sampai pada puncak klimaks dari kesabaran. Makanya hal itu harus dapat ditangkap sebagai sebuah problem, yang harus dapat diselesaikan, dengan cara membuat percontohan dibeberapa sekolah. Dan itu juga bisa diterapkan dibeberapa kabupaten/kota lainnya di Maluku, baik tinggkat SD, SMP dan SMA/SMK, sehingga perlu ada skema yang dibuat Dinas Pendidikan dengan tetap menjaga protokol kesehatan,” tandasnya. (RHM)

Comment